Bojonegoro, Jatim | Opini.
BPS Bojonegoro merilis publikasi PDRB 2021–2025 sebagai gambaran arah ekonomi daerah terbaru.
Publikasi tersebut menjadi salah satu rujukan untuk membaca perkembangan ekonomi Bojonegoro.
Dalam laporan PDRB, masyarakat biasanya mengenal istilah ADHB dan ADHK yang digunakan BPS.
ADHB atau Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan besarnya nilai ekonomi pada tahun berjalan.
Sementara ADHK atau Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang riil.
Sederhananya, ADHB menunjukkan seberapa besar kue ekonomi yang dimiliki suatu daerah.
Sedangkan ADHK menunjukkan apakah kue ekonomi itu benar-benar bertambah atau tidak.
Karena itu, angka besar dalam ADHB belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
Kenaikan nilai ekonomi bisa saja dipengaruhi kenaikan harga dan bukan peningkatan produksi.
Di sinilah publik perlu lebih kritis membaca setiap angka statistik yang dipublikasikan.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar seberapa besar nilai ekonomi yang tercatat resmi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang benar-benar menikmati hasil pertumbuhan itu.
Bojonegoro dikenal sebagai daerah penghasil migas terbesar dengan nilai ekonomi yang besar.
Nilai ekonomi tersebut kerap menjadi kebanggaan dalam laporan pembangunan daerah.
Sayangnya, besarnya angka tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan warga di lapangan.
Di sejumlah desa, infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian dan perbaikan serius.
Sebagian masyarakat juga masih menghadapi keterbatasan akses pekerjaan yang layak.
Pelaku UMKM terus berjuang menghadapi tekanan biaya dan daya beli yang belum pulih.
PDRB sering menjadi etalase keberhasilan yang ditampilkan dalam berbagai forum resmi.
Grafik pertumbuhan dipamerkan, sementara persoalan dasar masih sering terdengar publik.
Masyarakat tidak hidup dari grafik, melainkan dari penghasilan dan kesempatan kerja nyata.
Masyarakat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan layanan yang baik.
Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor migas belum tentu dirasakan merata oleh seluruh warga.
Nilai tambah dapat terkonsentrasi pada sektor tertentu tanpa manfaat yang luas.
Desa-desa penghasil sumber daya kadang hanya menjadi penonton kekayaan daerah sendiri.
Data BPS penting sebagai dasar melihat struktur dan arah ekonomi Bojonegoro secara utuh.
Namun pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada membaca dan mempublikasikan angka.
Yang lebih penting adalah memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketika ekonomi tumbuh, warga berhak bertanya apakah pendapatan mereka ikut meningkat.
Saat PDRB naik, petani berhak mengetahui apakah hasil usahanya juga semakin baik.
Ketika investasi bertambah, masyarakat berhak melihat lapangan kerja ikut bertambah.
Jika ekonomi daerah membesar, warga berhak tahu ke mana manfaat pembangunan mengalir.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka yang naik dalam tabel statistik resmi.
Keberhasilan sejati adalah ketika kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih baik.
Jika ADHB besar tetapi ADHK tidak bergerak signifikan, publik patut mempertanyakan arah pembangunan.
Jika PDRB terus melesat tetapi keluhan warga tetap sama, ada yang perlu dievaluasi.
Sebab yang tumbuh bisa saja hanya angka di atas kertas, bukan kesejahteraan rakyat. [Agus].
