Bojonegoro, Jatim | Opini
Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan APBD 2025 diawali SILPA sekitar Rp2,02 triliun.
Artinya, Pemerintah Bojonegoro memulai anggaran 2025 dengan bekal dana sisa tahun 2024 sebesar Rp2,02 triliun.
Setahun berselang, memasuki APBD tahun 2026 kembali ditopang SILPA sekitar Rp3 triliun.
Dalam setahun, bantalan SILPA 2025 bertambah sekitar Rp980 miliar.
Angka itu menunjukkan kemampuan fiskal Pemerintah Bojonegoro memang luar biasa kuatnya.
Namun bersamaan dengan itu, pertanyaan publik juga semakin menguat pastinya.
Mengapa SILPA naik dari Rp2,02 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun?
Apakah ini simbol kekuatan fiskal atau sinyal belanja yang belum berjalan optimal?
SILPA memang bukan uang hilang dan bukan milik pribadi siapa pun.
Dana tersebut tetap menjadi milik pemerintah daerah dan masuk ke APBD tahun berikutnya.
Namun ketika nilainya mencapai triliunan rupiah, rasa ingin tahu publik menjadi wajar.
Sebab uang sebesar itu pada dasarnya adalah uang rakyat yang dikelola pemerintah.
Sebagai ilustrasi, andaikan Rp2,02 triliun menghasilkan imbal hasil 5 persen per tahun.
Maka, potensinya setara Rp101 miliar dalam setahun dari pengelolaan kas daerah.
Atau sekitar Rp8,4 miliar setiap bulan yang masuk sebagai pendapatan daerah.
Jika menggunakan angka SILPA Rp3 triliun, nilainya tentu jauh lebih besar lagi.
Dengan asumsi yang sama, potensinya mencapai sekitar Rp150 miliar per tahun.
Atau setara Rp12,5 miliar setiap bulan dari dana yang tersimpan.
Perlu dicatat, angka tersebut hanyalah simulasi matematis, bukan data resmi pemerintah daerah setempat.
Namun simulasi itu menggambarkan besarnya uang yang sedang dikelola pemerintah saat ini.
Publik tentu tidak mempersoalkan dana daerah disimpan sesuai aturan yang berlaku.
Yang dipersoalkan adalah keseimbangan antara uang yang tersimpan dan manfaat yang dirasakan warga.
Saat SILPA naik mendekati Rp3 triliun, harapan masyarakat ikut naik bersamanya.
Masyarakat tentunya berharap pembangunan bergerak secepat pertumbuhan saldo kas daerah.
Karena rakyat tidak menikmati angka triliunan yang tersimpan dalam rekening.
Rakyat menikmati jalan yang baik, layanan yang mudah, dan ekonomi yang tumbuh serta terciptanya lapangan kerja.
Ukuran keberhasilan bukan seberapa besar saldo yang tersimpan di kas daerah.
Ukuran keberhasilan adalah seberapa cepat uang itu bekerja untuk rakyat Bojonegoro.
Semakin besar SILPA, semakin besar pula hak publik untuk meminta penjelasan.
Sebab setiap rupiah APBD pada akhirnya harus kembali menjadi manfaat masyarakat.
Bojonegoro tidak kekurangan uang. Data menunjukkan uangnya sangat melimpah.
Pertanyaannya sederhana, apakah uang itu lebih banyak bekerja di lapangan?
Ataukah justru lebih lama beristirahat di kas dibanding bergerak untuk rakyat? [Agus].
