Dirjen Bina Bangda Ungkap 3 Kunci Utama Agar Inovasi Daerah Berdampak Berkelanjutan

Jakarta,OpsJurnal.Asia -

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya inovasi daerah yang berdampak jangka panjang dan tidak sekadar menjadi proyek musiman.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam sesi *panel talks* pada acara Loka Citra Fest yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia menyebutkan, ada tiga hal krusial yang harus dipenuhi agar setiap terobosan di daerah mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi tata kelola pemerintahan.

"Hal penting adalah bagaimana inovasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, masuk ke dalam sistem pembangunan daerah, dan mengubah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi serta sosial secara berkelanjutan," ujar Restuardy.

Solusi Lokal untuk Masalah Lokal

Pada poin pertama, Restuardy menjelaskan bahwa inovasi yang transformatif wajib memiliki relevansi tinggi dengan karakteristik serta persoalan spesifik di wilayah tersebut.

Sebagai contoh, ia mengapresiasi inovasi *'Sipakatau'* dari Kabupaten Maros yang berfokus pada akselerasi pencegahan dan penanganan tuberkulosis (TB) berbasis komunitas. 

Terobosan ini tidak hanya menyentuh sisi medis, tetapi juga aktif melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, hingga masyarakat luas demi memastikan penderita TB disiplin menjalani pengobatan jangka panjang.

Mengubah Potensi Menjadi Aset Pembangunan

Poin kedua yang menjadi sorotan adalah kemampuan daerah dalam menerjemahkan potensi lokal menjadi penggerak ekonomi baru. 

Dalam hal ini, Restuardy mencontohkan kesuksesan platform digital *'Apik'* (Ayo Piknik di Klaten) yang dikembangkan oleh Pemkab Klaten.

Platform tersebut dinilai sukses mengintegrasikan informasi pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga agenda daerah ke dalam satu ekosistem digital yang ramah bagi wisatawan.

Masuk ke Sistem Perencanaan Formal

Terakhir, Restuardy mengingatkan agar inovasi di daerah tidak berhenti sebagai inisiatif perorangan atau sekadar proyek percontohan (*pilot project*). Berdasarkan pengalaman, banyak inovasi yang awalnya sukses justru mangkrak saat terjadi pergantian kepemimpinan atau ketika terbentur keterbatasan anggaran.

"Karena itu, inovasi ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD," tegasnya.

Ia optimistis, dengan memasukkan inovasi ke dalam sistem perencanaan formal yang didukung kolaborasi lintas sektor, kelembagaan yang jelas, serta pembiayaan yang berkelanjutan, setiap terobosan akan menjadi bagian permanen dari tata kelola pembangunan daerah, bukan sekadar proyek berumur pendek.

(na)