Garut,OpsJurnal.Asia -
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., merilis arahan strategis lengkap untuk seluruh jajaran di seluruh Indonesia, menegaskan tahun 2026–2027 menjadi era lompatan besar pelayanan publik: digitalisasi menyeluruh, layanan menjangkau semua kalangan, data akurat menjadi dasar seluruh kebijakan negara .
Dalam keterangan pers resmi diterima, Dirjen Teguh menegaskan transformasi ini bukan sekadar perubahan sistem, tapi perubahan budaya kerja. “Digitalisasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat butuh layanan cepat, mudah, aman, dan tidak dibatasi ruang-waktu. Kita harus berikan itu semua,” tegasnya, Selasa (12/5/2026) .
4 Pilar Kebijakan Utama Dukcapil 2026
1. Percepatan & Wajibkan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
IKD ditetapkan sebagai wajah baru identitas nasional, pengganti bertahap dokumen fisik. Target akhir tahun: aktivasi IKD mencapai 20% seluruh wajib KTP, terintegrasi ke bank, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perizinan usaha. “Cukup satu identitas digital, semua layanan publik bisa diakses. Tak perlu lagi bawa berkas tebal atau fotokopi KTP berulang kali,” jelas Teguh .
Data terbaru: Perekaman KTP-el nasional sudah capai 97,93%, kepemilikan akta kelahiran anak 0–18 tahun >99%, total penduduk Indonesia tercatat 286,69 juta jiwa (akhir 2025).
2. Layanan Keluar Kantor: Jemput Bola Tanpa Terkecuali
Layanan administrasi wajib turun ke desa, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, hingga lembaga pemasyarakatan. Fokus utama: kelompok rentan, difabel, warga terpencil, dan anak terlantar. “Hak kependudukan adalah hak dasar warga negara. Tak ada alasan warga sulit mengurus dokumen, justru kita yang harus datang,” tegasnya.
3. SDM Andal: Kunci Keberhasilan Transformasi
Dirjen menegaskan: “Infrastruktur canggih, server mahal, sistem mutakhir — percuma kalau SDM-nya belum siap.” Sepanjang 2026, gencar diadakan bimbingan teknis nasional, sertifikasi pengelola data, dan standarisasi kompetensi aparat. “Kita bangun SDM yang jujur, cerdas, paham aturan, dan mengutamakan warga,” ujar Teguh saat membuka bimtek nasional pekan lalu.
4. Satu Data Nasional: Fondasi Seluruh Kebijakan Negara
Data Dukcapil kini menjadi acuan tunggal untuk penyaluran bantuan sosial, pemilu, perencanaan pembangunan, hingga kebijakan ekonomi. Kerja sama dengan 7.500 lembaga sudah berjalan, dengan sistem verifikasi aman dan terenkripsi. “Data kami harus akurat mutlak, karena ini penentu tepat sasaran atau tidaknya program pemerintah,” kata Teguh .
Capaian Dan Terobosan Terbaru
- Pendapatan negara dari PNBP Dukcapil tahun 2025 tembus Rp1,098 triliun
- Pembangunan Data Center Tier 3 Ampera sebagai pusat data nasional paling aman
- Revisi UU Administrasi Kependudukan disiapkan: aturan layanan gratis, perlindungan data, dan penyederhanaan prosedur
- Aturan baru: Catatan Sipil pakai kode QR, semua riwayat peristiwa penting tercatat jelas dan bisa dicek mandiri
Dirjen Teguh mengingatkan agar warga tidak ragu mengurus dokumen kependudukan, karena semua layanan dasar itu GRATIS. “Jangan percaya calo atau pungutan liar. Layanan kami transparan, terukur, dan diawasi ketat. Lapor jika ada yang meminta biaya di luar ketentuan,” imbaunya.
Visi besar: Menjadikan Dukcapil sebagai tulang punggung pemerintahan digital Indonesia, yang pelayanannya jadi acuan dunia, data akurat, dan menjamin hak seluruh warga negara hingga ke pelosok desa.
(M.A.Zakariyya S.E)
