• Jelajahi

    Copyright © Ops Jurnal
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Halaman

    Bimtek SIPD di Bali, Anggaran Pelatihan Pemerintah Kembali Dipertanyakan

    Senin, 11 Mei 2026, Mei 11, 2026 WIB Last Updated 2026-05-11T05:50:02Z
    masukkan script iklan disini


    Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia - Digitalisasi keuangan daerah terus didorong pemerintah melalui penerapan aplikasi SIPD RI di seluruh daerah.

    Di tengah perubahan sistem itu, berbagai lembaga mulai menawarkan bimtek penganggaran dan penatausahaan.

    RAR Smart Solution menjadi salah satu penyelenggara pelatihan bertema implementasi SIPD bagi OPD dan SKPD.

    Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Atanaya, Bali, pada 18 hingga 21 Mei 2026 mendatang.

    Penyelenggara menyebut kegiatan menghadirkan tim ahli Kemendagri untuk penguatan SDM pemerintahan.

    Peserta yang disasar berasal dari OPD, SKPD, badan pemerintahan, hingga kantor layanan administrasi.

    Biaya pelatihan dipatok Rp5 juta per peserta, termasuk penginapan hotel dan konsumsi selama kegiatan.

    Dalam praktik birokrasi, bimtek semacam ini sudah menjadi agenda rutin hampir di setiap tahun anggaran.

    Tema pelatihan biasanya berkisar pada pengelolaan APBD, aset daerah, hingga sistem administrasi digital.

    Namun publik mulai mempertanyakan efektivitas bimtek terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

    Sebab berbagai persoalan klasik masih terus muncul meski pelatihan serupa rutin diselenggarakan.


    Mulai dari rendahnya serapan anggaran hingga keterlambatan administrasi masih kerap terjadi di daerah.

    Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil bimtek benar-benar diterapkan di lapangan.

    Di sisi lain, SIPD RI memang menjadi instrumen penting untuk integrasi dan transparansi keuangan daerah.

    Karena itu peningkatan kapasitas aparatur tetap dibutuhkan agar sistem digital berjalan secara maksimal.

    Meski demikian, publik berharap pelatihan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial dan administratif.

    Tantangan utama birokrasi bukan hanya menghadiri forum, tetapi membangun budaya kerja yang akuntabel.

    Keberhasilan tata kelola daerah sejatinya diukur dari pelayanan, transparansi, dan manfaat bagi warga.

    Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, setiap kegiatan pemerintah kini semakin mendapat sorotan publik.

    Pada akhirnya masyarakat akan menilai hasil nyata, bukan sekadar banyaknya agenda bimtek tahunan. [Ags].
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini