Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Opini, - Kalau kita lewat depan kantor partai di Bojonegoro akhir-akhir ini, suasananya memang terlihat biasa saja. Tidak terlalu ramai.
Tetapi sebenarnya, di dalam ruangan kantor itu ada pembahasan yang cukup besar. Soal dana bantuan politik atau Banpol.
Dana itu berasal dari APBD Bojonegoro. Nilainya juga bukan sedikit, mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Tahun 2025 kemarin totalnya sekitar Rp7,9 miliar. Dana itu dibagikan ke 11 partai yang punya kursi DPRD.
Cara menghitungnya juga sederhana. Setiap suara sah hasil pemilu dihargai sekitar Rp10 ribu oleh pemerintah daerah.
Makanya partai dengan suara besar otomatis mendapat Banpol lebih besar dibanding partai lain.
PKB menjadi penerima terbesar. Partai itu meraih sekitar 185.932 suara pada Pemilu DPRD Bojonegoro 2024.
Dari jumlah suara itu, PKB memperoleh sekitar Rp1,86 miliar Banpol dan menguasai 13 kursi DPRD.
Gerindra berada di posisi berikutnya. Partai itu mengumpulkan sekitar 118.456 suara dan meraih 8 kursi DPRD.
Dari suara tersebut, Gerindra mendapat Banpol sekitar Rp1,18 miliar untuk operasional partai tahun berjalan.
Golkar juga tetap bertahan kuat. Perolehan suaranya berada di kisaran 83.500 suara dengan 5 kursi DPRD.
Nilai Banpol Golkar berada di angka sekitar Rp835 juta. Demokrat juga tidak jauh berbeda.
Demokrat memperoleh sekitar 82 ribuan suara dan mengamankan 5 kursi DPRD Bojonegoro.
Sementara PDIP memperoleh sekitar 81.849 suara dan berhasil mendapatkan 6 kursi DPRD.
Karena dihitung Rp10 ribu per suara, PDIP diperkirakan menerima Banpol sekitar Rp818 juta.
Kalau mendengar istilah bantuan politik, sebagian warga mungkin mengira itu uang kampanye. Padahal bukan begitu.
Secara aturan, Banpol dipakai untuk operasional partai dan kegiatan pendidikan politik masyarakat.
Namun cerita Banpol tahun 2026 ternyata belum benar-benar selesai. Sebab sampai akhir Mei, pencairannya belum penuh.
Beberapa pengurus partai sebenarnya sudah mondar-mandir mengurus administrasi sejak awal tahun.
Verifikasi juga sudah dilakukan. Nilai bantuan tiap partai sebenarnya sudah diketahui masing-masing.
Namun uangnya belum benar-benar cair karena masih menunggu SK bupati sebagai dasar pencairan resmi.
Situasinya seperti orang sudah siap berangkat, tetapi pintu rumahnya belum dibuka.
Di kantor partai, suasananya ya begitu. Berkas sudah lengkap, rekening sudah siap, tinggal menunggu tanda tangan.
Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro juga menyebut formula bantuannya masih sama, Rp10 ribu untuk setiap suara sah.
Meski terlihat hanya urusan administrasi, Banpol sebenarnya cukup sensitif di dunia politik daerah.
Karena dari angka bantuan itu, masyarakat bisa membaca siapa partai yang paling kuat di Bojonegoro.
Semakin besar suara partai, semakin besar pula Banpol yang diterima dan semakin besar pengaruh politiknya.
Itulah sebabnya Banpol sering jadi bahan obrolan warga saat membahas arah kekuatan politik daerah.
Di warung kopi pinggir jalan, pembahasan soal Banpol juga mulai terdengar pelan-pelan di tengah warga.
Bukan karena semua orang hafal aturan politik, tetapi karena angka miliaran rupiah itu terasa sangat besar.
Apalagi ketika dibandingkan dengan kondisi di lapangan yang masih sering dikeluhkan masyarakat.
Ada warga yang masih bicara soal jalan desa rusak. Ada petani yang mengeluh biaya tanam makin tinggi.
Di beberapa desa, pencairan anggaran bahkan sempat terlambat hingga membuat kegiatan ikut tersendat.
Karena itu, saat mendengar partai menerima bantuan miliaran rupiah, sebagian warga mulai bertanya-tanya.
“Dana sebesar itu sebenarnya kembali ke masyarakat dalam bentuk apa?” begitu obrolan yang mulai muncul.
Pertanyaan itu sebenarnya cukup wajar. Sebab Banpol berasal dari uang publik yang masuk ke kas daerah.
Walaupun aturannya dipakai untuk pendidikan politik dan operasional partai, warga tetap ingin melihat dampaknya.
Di sisi lain, partai politik juga punya alasan sendiri mengapa Banpol dianggap penting untuk organisasi mereka.
Partai menganggap bantuan negara bisa menjaga roda politik tetap berjalan tanpa terlalu bergantung pada donatur.
Sebab jika partai sepenuhnya bergantung pada pemilik modal, politik daerah dikhawatirkan makin sulit dikendalikan.
Tetapi di situlah menariknya cerita Banpol di Bojonegoro. Angkanya mungkin hanya tertulis di laporan APBD.
Namun gema pembahasannya bisa sampai di warung kopi, hingga obrolan warga desa setiap malam.
Pada akhirnya, Banpol bukan cuma soal uang partai yang cair atau belum cair.
Tetapi juga tentang bagaimana masyarakat melihat arah politik daerah berjalan dari tahun ke tahun. [Agus].
