Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Tingginya angka perceraian di Bojonegoro mulai menjadi perhatian serius karena dinilai berkaitan dengan tekanan sosial warga.
Data Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat sekitar 2.274 perkara perceraian terjadi sepanjang tahun 2025 di wilayah ini.
Mayoritas perkara merupakan cerai gugat dari pihak istri yang menunjukkan banyak rumah tangga gagal bertahan.
Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian yang terus mendominasi perkara rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro.
Mulai dari kehilangan pekerjaan, hasil pertanian tidak stabil, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat.
Kondisi ekonomi yang sulit membuat persoalan kecil dalam keluarga mudah berubah menjadi konflik dan pertengkaran besar.
Sulitnya lapangan pekerjaan hingga tingkat desa membuat banyak keluarga hidup dalam tekanan penghasilan harian.
Selain ekonomi, judi online juga ancaman baru yang memicu meningkatnya konflik rumah tangga warga.
Awalnya hanya bermain lewat ponsel dengan nominal kecil, namun lama-kelamaan berubah menjadi kecanduan serius.
Gaji habis untuk judi online, motor digadaikan, utang menumpuk, hingga akhirnya memicu perceraian keluarga.
Masalah lain yang mulai terasa ialah pinjaman online atau pinjol dengan cicilan tinggi yang membebani keluarga.
Tagihan yang terus datang sementara penghasilan tidak cukup membuat tekanan psikologis rumah tangga meningkat.
Karena itu, tingginya angka perceraian dapat dibaca sebagai alarm sosial tentang kondisi warga yang tertekan.
Pemerintah daerah dinilai perlu melihat perceraian bukan sekadar data pengadilan, tetapi masalah sosial serius.
Perlu pemetaan wilayah rawan perceraian serta hubungan masalah ekonomi, PHK, judi online, dan pinjol warga.
Tanpa pemetaan akar masalah yang jelas, solusi hanya berhenti pada imbauan moral tanpa menyentuh inti masalah.
Pemerintah daerah perlu memperkuat lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan dan usia produktif.
Layanan konseling keluarga dan kesehatan mental juga perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan dan desa.
Pemberantasan judi online harus dilakukan lebih serius melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Literasi keuangan masyarakat perlu diperkuat agar warga tidak mudah terjebak pinjol dan utang konsumtif.
Ruang aktivitas positif bagi anak muda perlu diperbanyak agar tidak mudah terseret perjudian dan kecanduan digital.
Pembangunan daerah bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga kualitas manusia dan ketahanan keluarga warga.
Daerah maju bukan sekadar banyak bangunan, tetapi masyarakatnya kuat menjaga mental dan keluarganya.
[Agus]
