Bojonegoro Jatim | OpsJurnal.Asia
Opini, - Di Kabupaten Bojonegoro, seleksi Dewan Pendidikan kembali dibuka dengan prosedur yang tampak rapi di atas kertas.
Nama-nama dinyatakan lolos administrasi, seolah tahap awal ini sudah cukup membuktikan kualitas calon.
Padahal publik tahu, administrasi bukan ukuran integritas, apalagi kapasitas mengawal arah pendidikan daerah.
Tahap ini sering jadi gerbang formalitas, bukan penyaring substansi gagasan yang dibutuhkan dunia pendidikan.
Pertanyaan mendasar muncul: siapa yang benar-benar diuji, berkas atau visi pendidikan itu sendiri.
Di balik pengumuman, publik hanya disodori daftar nama tanpa narasi rekam jejak yang transparan.
Apakah masyarakat tahu siapa yang pernah berkontribusi nyata di ruang-ruang pendidikan Bojonegoro?
Atau ini sekadar parade administratif yang berujung pada keputusan yang sudah bisa ditebak arahnya.
Peran Dewan Pendidikan Bojonegoro seharusnya strategis, bukan simbolis.
Ia mestinya menjadi penyeimbang kebijakan, bukan sekadar pelengkap legitimasi pemerintah daerah.
Namun jika sejak awal seleksi minim transparansi, publik wajar meragukan independensi lembaga ini.
Lebih jauh, mekanisme makalah lima slide terasa menyederhanakan kompleksitas persoalan pendidikan.
Pendidikan bukan presentasi singkat, melainkan kerja panjang yang butuh rekam jejak, bukan retorika.
Di titik ini, peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diuji soal komitmen keterbukaan.
Apakah seleksi ini benar-benar ruang meritokrasi, atau sekadar prosedur menuju keputusan elitis.
Tanpa transparansi substansi, seleksi hanya akan melahirkan dewan yang jauh dari denyut realitas sekolah.
Publik tidak butuh nama, tapi arah. Tidak butuh formalitas, tapi keberanian mengoreksi kebijakan.
Jika tidak, Dewan Pendidikan hanya akan menjadi ruang sunyi—hadir, namun tak benar-benar bekerja. [Ags].
