Bojonegoro Jatim, OpsJurnal.Asia
Perspektif, - Kabupaten Bojonegoro kembali berada dalam ruang refleksi tata kelola desa, seiring munculnya pertanyaan publik atas program bantuan.
Program Gayatri dan Domba Sejahtera yang diharapkan menjadi instrumen kesejahteraan justru menghadirkan tanda tanya.
Pelaksanaan Program Gayatri 2025–2026 mengundang perhatian masyarakat, terutama pada keterbukaan informasi anggaran.
Besaran dana serta arah penggunaannya belum dipaparkan secara utuh kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan.
Ketertutupan informasi menempatkan publik pada posisi pasif, menyaksikan kebijakan tanpa memahami prosesnya.
Informasi mengenai penerima manfaat tidak diumumkan secara terbuka, membuat transparansi terasa sebatas wacana.
Mekanisme penentuan penerima bantuan juga belum dijelaskan secara terang kepada masyarakat luas.
Kriteria kelayakan seolah berada di ruang terbatas, jauh dari prinsip akuntabilitas yang diharapkan hadir.
Dalam kondisi demikian, pertanyaan publik tumbuh sebagai konsekuensi dari minimnya penjelasan resmi.
Distribusi bantuan tanpa keterbukaan berisiko kehilangan legitimasi sosial meski membawa tujuan kesejahteraan.
Upaya memperoleh klarifikasi belum menghadirkan penjelasan yang mampu menjawab kegelisahan masyarakat.
Ketiadaan komunikasi publik perlahan menciptakan jarak antara pengelola kebijakan dan warga desa.
Sikap institusi yang belum memberikan penjelasan membuka ruang tafsir yang beragam di tengah masyarakat.
Akses terhadap laporan penggunaan anggaran juga belum tersedia sebagai bentuk pertanggungjawaban terbuka.
Publik kemudian mempertanyakan sejauh mana prinsip akuntabilitas dijalankan dalam program tersebut.
Evaluasi dampak program tidak pernah dipublikasikan, sehingga efektivitas kebijakan sulit diukur secara objektif.
Hal serupa terlihat pada Program Domba Sejahtera yang juga minim informasi mengenai penerima manfaat.
Ketiadaan keterbukaan berpotensi mengaburkan ketepatan sasaran sekaligus mengikis rasa keadilan sosial.
Tanpa pengawasan berbasis transparansi, kepercayaan publik perlahan berubah menjadi keraguan.
Peristiwa ini mengingatkan bahwa transparansi bukan pelengkap administrasi, melainkan etika pemerintahan.
Ketika informasi disimpan rapat, bantuan kehilangan makna partisipatifnya dan kepercayaan publik menjadi taruhan. [Ags].
