Jakarta,OpsJurnal.Asia -
Dunia sedang memasuki babak baru persaingan ekonomi yang jauh lebih keras. Perang dagang belum sepenuhnya reda, konflik geopolitik mengguncang jalur energi, dan perebutan mineral strategis semakin terbuka. Dalam World Economic Outlook yang dirilis 14 April 2026, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 sekitar 3,1 persen, sementara inflasi dan ketidakpastian pasar masih membebani banyak negara. Dunia tidak sedang bergerak dalam situasi normal. Dunia sedang menyeleksi bangsa mana yang memiliki daya tahan, strategi, dan kepemimpinan yang mampu membaca perubahan zaman.
Dalam situasi seperti itu, sumber daya alam berubah makna. Nikel bukan lagi sekadar logam tambang, tetapi fondasi baterai kendaraan listrik. Tembaga menjadi urat nadi jaringan listrik, pusat data, dan industri modern. Emas kembali menjadi pelindung nilai ketika ketidakpastian meningkat. Gas bumi menjadi penyangga keamanan energi. Karena itu, ukuran kekayaan bangsa hari ini tidak cukup dihitung dari isi perut bumi, melainkan dari kemampuan mengubahnya menjadi kekuatan industri, kedaulatan fiskal, dan kesejahteraan rakyat.
Indonesia berada di titik sejarah yang sangat penting. Sejak pemerintahan baru resmi berjalan pada 20 Oktober 2024, bangsa ini memasuki fase penataan ulang arah pembangunan nasional. Berdasarkan data resmi BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 5,11 persen pada 2025. Tingkat kemiskinan turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, sementara pengangguran terbuka menurun menjadi 4,74 persen pada November 2025. Hingga Maret 2026, inflasi year-on-year tercatat 3,48 persen, sedangkan neraca perdagangan sampai Februari 2026 masih surplus US$2,23 miliar. Angka-angka itu menunjukkan Indonesia cukup tangguh menghadapi tekanan global. Namun ketangguhan saja tidak cukup. Rakyat menunggu hasil pembangunan yang terasa di rumah tangga, ruang kelas, tempat kerja, dan masa depan anak-anak mereka.
Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa Indonesia kini berada pada momentum bersejarah untuk memutus pola lama pengelolaan sumber daya. Menurut Haidar Alwi, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan kekayaan alam sebagai jalan baru keadilan sosial, sepanjang dijalankan dengan konsistensi, pengawasan publik, dan tata kelola yang bersih.
“Bangsa ini tidak miskin sumber daya. Yang terlalu lama miskin adalah keberanian memastikan hasil bumi tidak salah alamat. Jika rakyat tetap miskin di atas tanah kaya, maka yang langka bukan emas, melainkan keadilan. Ketika kebocoran dihentikan dan hasil bumi dikembalikan kepada kepentingan umum, ekonomi berhenti menjadi angka dan mulai berubah menjadi martabat manusia,” tegas Haidar Alwi.
Kegagalan banyak negara kaya sumber daya terletak pada ketidakmampuan membaca perubahan zaman. Kekayaan alam terlalu lama diperlakukan sekadar komoditas, padahal dunia telah mengubahnya menjadi instrumen kekuatan ekonomi dan politik. Karena itu, pembahasan tentang tambang Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari peta persaingan global yang sedang berlangsung.
Tambang di Tengah Geopolitik Dunia Baru.
Peta ekonomi global hari ini menunjukkan bahwa perebutan masa depan bukan lagi sekadar soal wilayah, tetapi soal rantai pasok. Negara-negara besar berlomba mengamankan nikel, tembaga, rare earth, dan energi untuk menopang industri mereka. Karena itu, Indonesia tidak boleh memandang tambang dengan cara lama. Jika hanya mengekspor bahan mentah, maka nilai tambah, teknologi, dan keuntungan terbesar justru menetap di luar negeri, sementara daerah penghasil berisiko hanya mewarisi beban sosial dan lingkungan.
Haidar Alwi menilai kebijakan hilirisasi yang diperkuat pemerintah merupakan keputusan strategis yang tepat. Mineral Indonesia harus diproses di dalam negeri, menciptakan industri, lapangan kerja, dan basis penerimaan negara yang lebih kuat. Pada 21 April 2026, pemerintah melaporkan realisasi investasi Triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 706.569 orang. Capaian itu penting karena diraih saat banyak negara menghadapi perlambatan. Menurut Haidar Alwi, kepercayaan investor menunjukkan Indonesia dipandang memiliki arah pembangunan yang tegas dan kapasitas tumbuh yang meyakinkan.
“Menjual bahan mentah adalah bentuk paling mahal dari kemalasan ekonomi. Kita melepaskan nilai tambah, menyerahkan teknologi, memindahkan pekerjaan ke luar negeri, lalu membeli kembali hasil olahan dengan harga lebih tinggi. Bangsa yang besar bukan bangsa yang cepat menguras tanahnya, melainkan bangsa yang cerdas menaikkan nilai setiap butir kekayaannya sebelum keluar dari pelabuhan,” ujar Haidar Alwi.
Namun kebijakan strategis tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau tingginya ekspor. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana manfaat kekayaan itu diterjemahkan ke dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Di titik inilah tambang harus dibaca dengan rumus keadilan, bukan sekadar rumus perdagangan.
Matematika Tambang Rakyat dan Rumus Keadilan Sosial.
Bagi Haidar Alwi, tambang tidak boleh dihitung hanya dari tonase produksi atau nilai ekspor. Dasar konstitusinya jelas. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, keberhasilan tambang harus diukur dari manfaat sosial yang lahir darinya.
Karena itu, Haidar Alwi merumuskan konsep kebijakan:
MTRN = (Produksi × Harga × Nilai Tambah) + Lapangan Kerja + Pendidikan + Infrastruktur - Kebocoran - Kerusakan - Korupsi
Rumus tersebut menegaskan bahwa tambang baru layak disebut berhasil jika mampu membuka kerja, membiayai sekolah, membangun daerah, dan memperkecil ketimpangan. Jika emas keluar tetapi anak-anak di sekitar tambang tetap putus sekolah, maka yang gagal bukan tambangnya, melainkan sistemnya. Jika nikel diekspor tetapi pemuda setempat hanya menjadi penonton di tanah sendiri, maka yang salah bukan cadangannya, melainkan arah kebijakannya.
Dalam simulasi ilustratif, bila kebocoran sektor sumber daya sebesar Rp100 triliun dapat ditutup, maka dengan asumsi rata-rata biaya pembangunan sekolah menengah modern sekitar Rp25 miliar, Indonesia dapat membangun 4.000 sekolah. Jika satu beasiswa penuh bernilai Rp10 juta per tahun, dana yang sama dapat membiayai 10 juta beasiswa. Jika satu puskesmas lengkap bernilai Rp20 miliar, maka dapat dibangun 5.000 puskesmas. Inilah matematika yang sesungguhnya: uang yang dulu hilang dapat berubah menjadi masa depan yang hadir.
Haidar Alwi juga mengusulkan penguatan KOPERTARA atau koperasi pertambangan rakyat, pembentukan Bank Emas Rakyat, Dana Desa Tambang, serta smelter mini regional agar rakyat tidak terus bergantung pada tengkulak dan rantai distribusi yang timpang. Menurutnya, tambang rakyat yang layak didukung adalah tambang yang legal, berizin, aman, ramah lingkungan, menggunakan teknologi bersih, dan berada dalam pengawasan negara.
“Tambang yang benar bukan hanya menghasilkan logam. Ia harus menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih berdaya. Kekayaan alam yang gagal memperkuat rakyat hanyalah perpindahan angka dari tanah ke rekening. Tetapi kekayaan alam yang dikelola dengan ilmu, disiplin hukum, dan tanggung jawab ekologis akan berubah menjadi kekuatan bangsa lintas generasi,” tegas Haidar Alwi.
Seluruh gagasan tersebut pada akhirnya membutuhkan satu syarat utama: keberanian politik untuk mengeksekusi. Rumus terbaik akan tinggal di atas kertas bila negara tidak memiliki kepemimpinan yang sanggup mengubah konsep menjadi kebijakan nyata.
Kepemimpinan Prabowo dan Jalan Baru Indonesia.
Menurut Haidar Alwi, dunia yang tidak stabil membutuhkan negara yang kuat dan pemimpin yang berani mengambil keputusan besar. Karena itu, fokus pemerintahan Presiden Prabowo pada ketahanan pangan, energi, investasi, hilirisasi, dan efisiensi negara harus dibaca sebagai strategi membangun daya tahan nasional jangka panjang.
Dorongan terhadap Program PLTS Nasional 100 Gigawatt, penguatan industri nasional, serta pembenahan tata kelola sumber daya menunjukkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan fondasi Indonesia yang lebih mandiri. Negara tidak boleh kalah oleh rente, kalah oleh kebocoran, atau kalah oleh ketergantungan pada pihak luar.
“Di masa dunia penuh tekanan, bangsa memerlukan pemimpin yang berani menjaga kekayaan negaranya dan mengubahnya menjadi harapan rakyat. Kepemimpinan bukan sekadar mengelola hari ini, tetapi menyiapkan esok agar lebih adil daripada kemarin. Jika sumber daya dijaga, hukum ditegakkan, industri dibangun, dan rakyat ditempatkan sebagai tujuan utama, maka Indonesia tidak hanya mampu bertahan. Indonesia akan naik kelas sebagai bangsa besar yang berdaulat, produktif, dan bermartabat,” pungkas Haidar Alwi.
