Kota Tegal, opsjurnal.asia – Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutari, SH, memanfaatkan masa reses persidangan III tahun 2026 dengan turun langsung menemui konstituennya di daerah pemilihan. Kegiatan yang dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD pada 12–15 Maret 2026 itu ia laksanakan pada Sabtu (14/3) sebagai momentum untuk berdialog sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Sutari menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus memberikan kritik terhadap kinerja wakil rakyat.
“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik kepada kami di DPRD. Dengan begitu, kinerja kami dapat terus diperbaiki agar sesuai dengan harapan warga,” ujar Sutari di hadapan konstituennya.
Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan realisasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar anggaran Pokir dialokasikan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sesuai dengan arahan dari DPC PDI Perjuangan.
Namun demikian, Sutari menyoroti masih adanya kendala dalam penyaluran bantuan tersebut, khususnya terkait data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Banyak warga yang rumahnya sudah sangat memprihatinkan—bahkan hampir roboh—tetapi tidak mendapatkan bantuan karena masuk desil 6 dalam DTKS. Padahal secara nyata mereka sangat membutuhkan. Sementara yang masuk desil 1 sampai 5 mungkin sudah menerima bantuan sosial lainnya,” jelasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kota Tegal untuk mengambil langkah kebijakan diskresi sekaligus mempercepat pembaruan data DTKS agar bantuan dapat tepat sasaran.
Selain persoalan RTLH, Sutari juga menyoroti masalah banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Margadana, khususnya di RW 06 Kelurahan Krandon. Ia menilai penanganan banjir di wilayah tersebut harus menjadi prioritas.
Sutari mencontohkan kebijakan diskresi yang pernah dilakukan oleh Wali Kota Tegal sebelumnya dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk penanganan banjir di Kelurahan Muarareja, melalui perbaikan pintu air dan peninggian jalan di Dukuh Melayar.
“Kita berharap percepatan penanganan seperti itu juga bisa dilakukan di Krandon. Melalui reses ini, kami sedang menggodok berbagai usulan agar pada tahun 2027 masalah banjir di wilayah tersebut bisa segera tertangani,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar turut berperan dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dibiayai melalui APBD, baik yang berasal dari anggaran Pokir maupun program pemerintah lainnya.
“Kita tidak boleh hanya aktif mengusulkan pembangunan. Setelah fasilitas dibangun, masyarakat juga harus ikut menjaga dan merawatnya agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkas Sutari.
Kegiatan reses yang berlangsung secara dialogis tersebut dihadiri puluhan warga yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, hingga kebutuhan lingkungan di wilayah mereka.
