 |
| Dokumen Gambar hanya ilustrasi |
Bojonegoro, OpsJurnal.Asia-
Opini Publik, - Tidak banyak daerah di Indonesia memiliki posisi seistimewa Bojonegoro, Jawa Timur.
Dari wilayah ini, minyak bumi diproduksi dalam skala raksasa melalui Blok Cepu, menyumbang sekitar Rp25–30 triliun setiap tahun bagi penerimaan negara.
Dengan produksi mendekati seperempat output minyak nasional, Bojonegoro bukan sekadar daerah penghasil energi, ia adalah salah satu penyangga fiskal republik.
Di sinilah ironi pembangunan muncul. Di tengah kontribusi ekonomi yang begitu besar, kemiskinan masih menjadi realitas sosial yang sulit dihapus.
Sekitar 11,49 persen penduduk Bojonegoro masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka itu memang menurun perlahan, tetapi belum sebanding dengan kapasitas fiskal dan kekayaan sumber daya yang dimiliki daerah ini.
Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam literatur ekonomi politik pembangunan, kondisi semacam ini dikenal sebagai kutukan sumber daya alam.
Ketika daerah kaya justru mengalami perlambatan transformasi ekonomi akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif.
Kekayaan minyak menciptakan ruang fiskal yang luas, namun sekaligus berpotensi melahirkan kenyamanan birokrasi.
Anggaran tersedia tanpa tekanan kuat untuk membangun ekonomi produktif masyarakat.
Pembangunan akhirnya berjalan melalui distribusi program, bukan perubahan struktur ekonomi.
Dampaknya paling nyata terlihat di desa-desa ring 1 migas wilayah yang paling dekat dengan sumber kekayaan tersebut.
Alih-alih mengalami percepatan kesejahteraan, sebagian desa masih bergulat dengan pendapatan yang tidak stabil.
Industri bernilai triliunan rupiah belum sepenuhnya melahirkan ekonomi lokal yang mandiri.
Program pemberdayaan seperti Gayatri hadir dengan niat baik memperkuat ekonomi warga, khususnya perempuan dan pelaku usaha mikro desa.
Juga bantuan lain yang dampaknya belum mampu menciptakan stabilitas pendapatan jangka panjang.
Banyak kegiatan berhenti pada fase pelatihan dan bantuan awal, tanpa ekosistem pasar serta pendampingan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sinilah persoalan kebijakan menjadi lebih mendasar. Kemiskinan di daerah kaya bukan semata akibat kurangnya program.
Melainkan desain fiskal yang belum sepenuhnya menghubungkan belanja publik dengan produktivitas ekonomi warga.
Situasi diperparah oleh pola penyerapan anggaran yang lambat pada semester pertama tahun berjalan.
Dalam perspektif ekonomi daerah, keterlambatan belanja berarti tertundanya perputaran uang di desa.
Padahal bagi ekonomi lokal, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan mesin utama sirkulasi ekonomi masyarakat.
Ketika mesin itu terlambat menyala, desa kehilangan momentum ekonomi. Program tertunda, pekerjaan belum berjalan, dan pendapatan warga tetap stagnan.
Kemiskinan pun bertahan bukan karena anggaran tidak ada, tetapi karena anggaran tidak hadir pada waktu yang paling dibutuhkan.
Bojonegoro kini menghadapi dilema klasik daerah ekstraktif, kekayaan alam menghasilkan penerimaan besar, tetapi tidak otomatis menciptakan ekonomi inklusif.
Industri migas bersifat padat modal, bukan padat karya. Tanpa strategi diversifikasi ekonomi yang serius, manfaat kekayaan hanya berputar di tingkat fiskal, bukan di tingkat rumah tangga.
Sejarah global menunjukkan pola serupa. Banyak wilayah penghasil minyak gagal membangun fondasi ekonomi pasca-sumber daya karena terlalu bergantung pada surplus sementara.
Ketika produksi menurun, yang tersisa sering kali hanyalah ketimpangan struktural.
Pertanyaannya kini bukan lagi berapa lama minyak Bojonegoro bertahan, melainkan apakah kekayaan sementara ini mampu diubah menjadi kesejahteraan permanen.
Desa-desa ring 1 seharusnya menjadi pusat transformasi ekonomi melalui industri lokal, pertanian modern, UMKM berbasis rantai pasok migas, serta investasi besar pada pendidikan dan keterampilan generasi muda.
Tanpa itu, program sosial hanya akan menjadi siklus bantuan yang terus berulang.
Bojonegoro hari ini berdiri di persimpangan sejarah pembangunan menjadi contoh sukses daerah sumber daya yang berkelanjutan.
Atau pelajaran tentang kekayaan besar yang gagal menghapus kemiskinan di halaman rumahnya sendiri.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan bukanlah jumlah triliunan rupiah yang mengalir ke negara, melainkan berapa banyak warga desa yang tidak lagi harus menunggu kesejahteraan datang. [Ags].
