Garut,OpsJurnal.Asia -
Di koridor balai kota yang megah, garis pemisah antara identitas "pelayan publik" dan "pemilik perusahaan" kian menipis. Data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode Maret 2026 mengungkap fenomena lama yang kembali bersemi: deretan bupati di Indonesia yang tidak hanya memegang tongkat komando wilayah, tetapi juga memiliki rekam jejak mengendalikan imperium bisnis yang menggurita.
Mahkota dan Neraca Keuangan
Bagi sebagian kepala daerah, jabatan bupati bukanlah sekadar batu loncatan ekonomi, melainkan perluasan jangkauan pengabdian—yang kebetulan beriringan dengan kepemilikan aset yang besar.
Salah satu contoh mencolok adalah Aep Syaepuloh, Bupati Karawang, yang tetap kokoh di puncak daftar kepala daerah terkaya dengan estimasi kekayaan mencapai Rp395,9 miliar. Di balik seragam dinasnya, ia dikenal sebagai pemilik PT Galuh Citarum, pengembang kawasan industri dan properti raksasa di Jawa Barat. Di Karawang, yang kini menjadi pusat manufaktur nasional, kebijakan tata ruang dan kepentingan bisnis properti kerap bersinggungan di titik yang sangat tipis, memicu pertanyaan mengenai objektivitas kebijakan.
Cerita serupa datang dari ujung selatan Sulawesi. Andi Muchtar Ali Yusuf, Bupati Bulukumba, membawa etos kerja saudagar ke dalam birokrasi pemerintahan. Melalui Amaly Group, ia memiliki sejarah panjang menguasai sektor perkapalan dan perdagangan internasional. Meski secara regulasi manajemen perusahaan harus diserahkan kepada profesional saat ia menjabat, pengaruh sang pendiri di kursi kekuasaan tentu sulit dipisahkan sepenuhnya dari citra korporasinya di mata mitra dagang.
Di tanah Garut sendiri, fenomena ini juga menjadi sorotan publik. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang juga mantan Rektor Universitas Garut, tercatat memiliki perkembangan aset yang signifikan dalam laporan LHKPN. Berdasarkan data yang tercatat pada 10 Maret 2015, total kekayaannya saat itu mencapai Rp1,448 miliar. Namun, pada laporan tahun 2024 saat ia menjadi calon bupati, total kekayaannya tercatat melonjak menjadi Rp5,2 miliar. Di tengah lonjakan kekayaan ini, publik juga menaruh perhatian besar pada dugaan adanya bisnis yang dikelola oleh lingkaran keluarga intinya. Meskipun data spesifik mengenai struktur korporasi tersebut belum sepenuhnya terverifikasi secara resmi, kemungkinan keterkaitannya dengan kebijakan daerah tentu menjadi pertanyaan mendasar terkait potensi konflik kepentingan.
Celah di Balik Kepemilikan Pasif
Undang-Undang Pemerintahan Daerah memang secara tegas melarang kepala daerah menjabat sebagai direksi atau komisaris aktif di sebuah perusahaan swasta. Namun, regulasi tersebut tidak melarang mereka menjadi pemilik saham atau memiliki bisnis yang dijalankan oleh lingkaran keluarga inti. Celah inilah yang kerap menjadi zona abu-abu yang rentan dimanfaatkan.
Di berbagai wilayah, rekam jejak bisnis ini terlihat jelas. Di Rembang, Haji Harno dikenal luas memiliki fondasi usaha yang kuat di sektor transportasi dan logistik jauh sebelum menduduki kursi pemerintahan. Bergerak ke wilayah Pati, Sudewo juga tercatat memiliki aset signifikan yang bersumber dari lini bisnis properti dan jasa konstruksi.
Sementara itu, di Pekalongan, Fadia Arafiq memiliki pertalian erat dengan bisnis keluarga yang bergerak di bidang jasa outsourcing.
"Masalah utamanya bukan pada seberapa besar kekayaan mereka, tetapi pada potensi self-dealing atau konflik kepentingan," ujar Zakariyya menyoroti fenomena ini. Ketika seorang bupati terafiliasi dengan perusahaan konstruksi atau pengadaan jasa, dan daerahnya sedang gencar melelang proyek infrastruktur, publik sulit untuk tidak menaruh pengawasan ekstra ketat.
Lampu Kuning dari Kasus Pekalongan
Awal Maret 2026 ini menjadi pengingat tajam bagi tata kelola pemerintahan daerah. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, terseret dalam pusaran investigasi aparat penegak hukum terkait dugaan intervensi jabatan. Kasusnya mencolok karena diduga kuat melibatkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), perusahaan yang dikelola oleh lingkaran keluarganya, dalam pusaran proyek pengadaan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten.
Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kepemilikan perusahaan, meski bernaung di bawah nama kerabat atau sekadar saham pasif, selalu memiliki risiko tinggi membuka pintu bagi praktik favoritisme yang mencederai tata kelola keuangan daerah dan kepercayaan publik.
Menanti Transparansi Radikal
Memasuki tahun 2026, tuntutan masyarakat terhadap transparansi konflik kepentingan semakin nyaring terdengar. Para kepala daerah berlatar belakang pengusaha ini berdiri di persimpangan jalan yang krusial: apakah mereka akan menggunakan ketajaman manajerialnya untuk mengakselerasi kesejahteraan rakyat, atau justru membiarkan kebijakan publik menjadi karpet merah bagi ekosistem bisnis pribadi dan kolega?
Di atas mimbar, mereka disumpah sebagai pelayan rakyat. Namun di lembar portofolio aset, ketertarikan pasar tetap melekat. Garis tipis ini, menurut Zakariyya, hanya bisa dijaga oleh integritas personal yang kuat dan pengawasan tanpa kompromi dari publik yang menolak diam.
(Zakariyya)
