Garut,OpsJurnal.Asia -
Pernyataan terbuka Wakil Bupati Garut Putri Karlina pada Selasa (24/2) tentang kegagalan optimalisasi program dalam satu tahun pertama kepemimpinan bersama dengan Bupati Abdusy Syakur Amin telah menjadi sorotan publik. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan ketidakharmonisan, narasi tentang "kehilangan semangat menjalankan roda pemerintahan" jelas mencerminkan adanya celah kerja sama yang mengkhawatirkan di puncak kepemimpinan daerah.
Prinsip dasar pemerintahan daerah sebagaimana aman dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Kedua pucuk pimpinan memiliki mandat yang sama: membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Garut. Ketika hubungan antara keduanya tidak harmonis, konsekuensinya tidak hanya menyangkut pribadi mereka, tetapi juga berdampak luas pada seluruh proses pemerintahan dan masyarakat.
Dampak yang Tak Terhindarkan
Pertama, kebijakan dan program pembangunan berisiko terhambat. Visi yang seharusnya terpadu bisa terpecah menjadi arahan yang berbeda, membuat penetapan prioritas anggaran dan pelaksanaan proyek sulit berjalan lancar. Misalnya, program infrastruktur atau bantuan sosial yang seharusnya tepat sasaran bisa mengalami penundaan akibat kurangnya koordinasi.
Kedua, birokrasi menjadi tidak efektif. Pegawai daerah bisa mengalami kebingungan dalam mengikuti arahan, rapat koordinasi tidak optimal, dan akhirnya pelayanan publik yang menjadi prioritas utama justru terganggu. Masyarakat akan menjadi korban langsung dari situasi ini, seperti proses perizinan yang melambat atau distribusi bantuan yang tidak merata.
Ketiga, kepercayaan masyarakat dan investor terhadap daerah bisa menurun. Ketidakharmonisan yang terlihat jelas bisa membuat elemen masyarakat dan lembaga terkait seperti DPRD terpecah berdasarkan kepentingan, bahkan menjadi celah bagi praktik politik yang tidak konstruktif. Hal ini tidak hanya merusak citra pemerintahan Garut tetapi juga menghambat potensi pembangunan ekonomi daerah.
Harapan untuk Solusi Konstruktif
Masyarakat Garut telah memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan Bupati-Wakil Bupati melalui proses demokratis. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua pimpinan untuk segera menemukan titik temu. Jika perlu, pihak DPRD Garut bisa berperan sebagai mediator netral untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan menemukan solusi yang terbaik bagi daerah.
Keharmonisan dalam kepemimpinan bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi tentang bagaimana kedua pemimpin bisa mengesampingkan perbedaan untuk mewujudkan harapan rakyat. Semoga dengan kesadaran akan mandat yang diemban, pemerintahan Garut bisa kembali pada jalur yang benar dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
Opsjurnal.asia, berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan situasi ini dengan objektivitas dan penuh tanggung jawab.
(Zakariyya)
