Jakarta,OpsJurnla.Asia -
Ketika anggaran negara dikelola dalam skala ribuan triliun rupiah, setiap keputusan ekonomi tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Pengelolaan defisit, arah belanja negara, serta kebijakan subsidi menjadi titik sensitif yang menuntut kehati-hatian tinggi. Sedikit kelonggaran dalam disiplin, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana. Sedikit ketidakrapian dalam tata kelola, biayanya tidak hanya fiskal, tetapi juga psikologis dan sosial.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan tekad menjaga ketahanan nasional melalui stabilitas dan keterukuran. Ekonomi tidak diperlakukan sebagai arena eksperimen, tetapi sebagai instrumen menjaga kedaulatan dan ketenangan hidup rakyat. Dalam konteks inilah, disiplin ekonomi menjadi kunci, bukan sebagai simbol kehati-hatian berlebihan, melainkan sebagai fondasi keberlanjutan.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), negara yang kuat bukan hanya negara yang berani mengambil keputusan besar, tetapi negara yang mampu memastikan keputusan itu dijalankan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam ekonomi negara, keberanian tanpa disiplin justru menciptakan risiko. Yang dibutuhkan adalah ketegasan arah yang dijaga oleh sistem,” ujar Haidar Alwi.
Disiplin Ekonomi sebagai Pilar Stabilitas Nasional.
Dalam ekonomi makro, kepercayaan bukan jargon. Ia menentukan apakah pelaku usaha berinvestasi, apakah pasar bereaksi tenang, dan apakah masyarakat merasa aman. Kepercayaan itu lahir bukan dari pidato, tetapi dari keteraturan kebijakan yang konsisten.
Secara sederhana, logikanya dapat dibaca demikian:
Stabilitas Ekonomi = Kebijakan yang Tepat + Disiplin Pelaksanaan.
Ketika disiplin lemah, kebijakan yang baik pun kehilangan daya kerja. Inilah sebabnya negara modern sangat bergantung pada pencatatan, pelaporan, dan evaluasi yang rapi. Tanpa itu, ruang spekulasi membesar dan biaya ketidakpastian meningkat.
Haidar Alwi menilai bahwa dalam situasi global yang fluktuatif, kehati-hatian fiskal justru menjadi kekuatan Indonesia. Ketertiban bukan tanda ragu, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap masa depan.
Ayat Panjang Al-Qur’an: Sistem yang Mendahului Zaman.
Persoalan disiplin dan kejelasan dalam ekonomi bukanlah temuan baru peradaban modern. Lebih dari 1.400 tahun lalu, jauh sebelum dunia mengenal akuntansi, laporan keuangan, dan prinsip tata kelola korporasi, Al-Qur'an telah lebih dahulu meletakkan fondasi sistemik pengelolaan transaksi ekonomi. Fondasi itu termaktub secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur’an dan secara rinci mengatur tata cara utang-piutang.
Ayat ini turun dalam konteks masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi berbasis kepercayaan lisan dan ingatan. Namun Al-Qur’an tidak membiarkan urusan ekonomi bergantung pada niat baik semata. QS. Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan agar setiap transaksi dicatat, kesepakatan dijelaskan secara adil, dihadirkan saksi, serta dijaga hak dan kewajiban semua pihak. Tujuannya tegas: mencegah perselisihan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbedaan ingatan, posisi, atau kepentingan di kemudian hari.
Jika dibaca dengan kacamata ekonomi modern, ayat ini merupakan arsitektur pencegah risiko. Dalam logika ekonomi, risiko transaksi dapat dirumuskan secara sederhana sebagai Risiko = Ketidakjelasan × Waktu. Semakin lama sebuah transaksi berjalan tanpa kejelasan, semakin besar potensi sengketa dan biaya sosial yang menyertainya. QS. Al-Baqarah ayat 282 bekerja dengan memutus faktor ketidakjelasan sejak awal, sehingga risiko tidak membesar seiring waktu. Inilah konsep keadilan preventif dalam Islam: keadilan dijaga oleh sistem yang tertib, bukan ditunggu setelah konflik terjadi.
“Al-Qur’an mengajarkan bahwa keadilan ekonomi harus dijaga melalui sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan digantungkan pada ingatan, asumsi, atau sekadar niat baik manusia,” ujar Haidar Alwi..
Peran Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Penjaga Disiplin Fiskal.
Dalam pengelolaan keuangan negara, disiplin fiskal jarang populer. Ia sering terasa membatasi ruang manuver politik. Namun justru di situlah nilainya. Disiplin menjaga agar kebijakan tidak tergelincir oleh tekanan jangka pendek.
Haidar Alwi melihat pendekatan teknokratis yang menekankan kredibilitas data, konsistensi anggaran, dan kehati-hatian struktural, sebagaimana dijalankan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai fungsi penting negara modern. Bukan soal figur, melainkan peran menjaga agar ekonomi tetap berjalan di rel yang benar, meskipun tekanan politik dan global berubah-ubah.
Pendekatan ini memberi sinyal kuat kepada publik dan pasar bahwa negara bekerja dengan perhitungan jangka panjang. Di sinilah disiplin fiskal menjadi penyangga ketenangan, bukan penghambat pertumbuhan.
Arah Pemerintahan Prabowo dan Keadilan yang Menenangkan.
Visi besar pemerintahan Presiden Prabowo tentang kedaulatan dan ketahanan nasional membutuhkan fondasi ekonomi yang tertib dan dipercaya. Kedaulatan tanpa disiplin justru membuka ruang kerentanan baru. Sebaliknya, disiplin yang konsisten membuat negara tidak perlu bersuara keras untuk meyakinkan rakyat.
Haidar Alwi menegaskan bahwa disiplin ekonomi bukan alat menekan, melainkan mekanisme perlindungan. Ketika sistem berjalan rapi, kebijakan dapat dibaca dan diawasi dengan jernih. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan lahir ketenangan sosial.
Dalam konteks yang lebih luas, Haidar Alwi juga dikenal sebagai pencetus Gerakan Nasional Rakyat Bantu Rakyat, yang menegaskan bahwa kekuatan bangsa dibangun dari ketertiban dan solidaritas, bukan dari kegaduhan narasi.
“Disiplin ekonomi adalah fondasi ketenangan hidup bersama. Ia tidak riuh dan tidak memaksa, tetapi memastikan negara bisa melangkah jauh tanpa kehilangan kepercayaan rakyatnya,” pungkas Haidar Alwi.
(NA)
