Jakarta,OpsJurnal.asia-
Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar menyebut, terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diisi oleh keluarga pemilik dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG).
Temuan ini diungkapkan Muazim dalam rapat kerja (Raker) yang digelar Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Saya lihat ada juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, sepupunya,” kata Muazim, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
“Jadi, yang jadi karyawan SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang,” tambah Muazim.
Meski demikian, kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, terdapat SPPG yang cukup bagus. Di antaranya dapur MBG yang dikelola koperasi kepolisian di Bali. Dari 47 anggota SPPG, sebanyak 21 di antaranya direkrut dari Jawa. Pemilik SPPG itu tidak hanya merekrut warga sekitar.
“Yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan sebagainya, itu dia memang profesional,” tutur Muazim.
Ia mengaku sepakat pelaksanaan MBG menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Namun, jika memang sumber daya manusia (SDM) di sekitar dapur itu terbatas, imbauan itu harus dipikirkan ulang.
“Tapi, ya kalau SDM-nya terbatas untuk masak dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan,” ujar dia. Muazim mendorong agar anggota SPPG, selain 3 orang yang dikontrak BGN, mendapatkan pelatihan. Sebab, menyiapkan makanan dalam jumlah besar bukan tugas yang mudah.
“Karena yang namanya memberikan makanan siap saji lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi keracunan,” tutur di.
“Jadi, mungkin ada pelatihan yang kita berikan kepada selain dari yang 3 orang yang dari BGN,” sambung di. Diketahui, pelaksanaan program MBG menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan, di rapat Komisi IX DPR RI.
“Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” lanjut dia.
Sumber: Kompas.com
