Jakarta,OpsJurnal.asia-
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dipotong lebih besar dibanding daerah lain. Menurut Purbaya, pemotongan ini dilakukan secara proporsional, artinya semakin besar kontribusi suatu daerah terhadap penerimaan negara, semakin besar juga pemotongannya.
“Kalau lihat dari proporsional semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” ucap Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya meyakini Jakarta masih mampu bertahan meski mengalami pemotongan DBH yang signifikan. Ia juga menekankan, pemotongan ini bersifat sementara. Jika ekonomi membaik dan penerimaan negara meningkat, pemerintah pusat akan meninjau kembali dan mengembalikan dana ke daerah.
“Saya sudah janji dengan Pak Gubernur dan pemerintah daerah lain, kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik. Tahun depan akan terlihat lebih cepat. Pertengahan triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung lagi berapa pajak yang masuk. Kalau lebih, dana akan dikembalikan ke daerah,” jelas Purbaya. Nantinya, pengembalian dana akan dilakukan dengan catatan belanja daerah tetap tertib.
Langkah ini diambil agar APBN tetap seimbang, tetapi daerah, termasuk Jakarta, tetap bisa menjalankan kegiatan dan layanan publik.
“Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” ungkap Purbaya.
Sebelumnya, Pramono sempat menyebut pemotongan DBH yang diterima Jakarta dari pemerintah pusat menjadi yang paling besar dibanding daerah lain. Dengan kondisi ini, Pemprov DKI harus melakukan efisiensi dan mengatur ulang anggaran. Beberapa pos seperti perjalanan dinas dan konsumsi di Balai Kota akan dipangkas.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota,” ucap Pramono, Senin (7/10/2025).
Sebagai perbandingan, pemangkasan DBH DKI sekitar Rp 15 triliun, Jawa Barat sekitar Rp 2,4 triliun, Jawa Timur Rp 5,7 triliun, dan Jawa Tengah Rp 1,5 triliun.
Sumber: Kompas.com
