• Jelajahi

    Copyright © Ops Jurnal
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Halaman

    DBH Dipangkas Pusat, Pemprov DKI Siap Ubah RAPBD 2026

    Sabtu, 04 Oktober 2025, Oktober 04, 2025 WIB Last Updated 2025-10-04T03:37:02Z
    masukkan script iklan disini

    Jakarta,OpsJurnal.asia-

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat membuat Pemprov harus mengubah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang sudah disepakati. 


    Menurut Rano, pemotongan APBD tidak bisa dihindari karena kebijakan nasional ini berlaku di semua daerah. 


    “Semua sudah tahu lah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah lakukan efisiensi. Itu yang harus kita sikapi segera, dengan konsekuensinya bahwa tentu saja yang namanya RAPBD harus diubah,” ucap Rano Karno saat ditemui di Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).



    Pembahasan ulang RAPBD akan dimulai bersama DPRD DKI Jakarta pada Senin (6/10/2025). Menurut dia, langkah ini diperlukan agar arah pembangunan di Jakarta tetap sejalan meski anggaran berkurang.



    “Hari Senin baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan terjadi pemotongan,” lanjut dia.



    Dengan adanya pemangkasan dana, Pemprov DKI harus lebih selektif dalam menjalankan program. Proyek yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat akan tetap dijalankan, sementara yang lain bisa ditunda. 



    “Nah, tinggal kita pilih prioritas mana yang harus kita prioritaskan. Air ini prioritas, kemudian MRT bagian prioritas. Tapi misalnya beberapa pembangunan-pembangunan kita harus lihat, kita harus evaluasi. Mana yang utama itu yang didulukan. Yang tidak, kita harus postpone (tunda),” ujar Rano.



    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, pemerintah pusat memangkas dana transfer untuk Ibu Kota dalam rencana APBD 2026 dari target Rp  26 triliun menjadi sekitar Rp 11 triliun.



    Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada target APBD 2026 yang dipatok Rp 95 triliun. 



    “DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," kata Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).



    Sumber: Kompas.com

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini