Garut – Opsjurnal.asia — UPT Puskesmas Cibatu pada Selasa, 10 November 2026, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang mencakup disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan berlangsung secara tatap muka yang dilengkapi dengan sesi pemaparan melalui jaringan daring.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penegakan dan pemahaman menyeluruh atas ketentuan hukum yang mengatur kepegawaian di lingkungan instansi pelayanan kesehatan. Secara hukum, disiplin dan kinerja aparatur diatur dalam Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara tegas menyatakan bahwa ASN merupakan profesi pegawai yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang berkewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
Dalam ketentuan Pasal 7 UU ASN disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan manajemen ASN adalah asas profesionalitas yang didasari oleh disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Selaras dengan itu, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang menjadikan dokumen perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sekaligus dasar pengembangan karier dan pemberian penghargaan maupun sanksi yang objektif.
Sementara itu, kebijakan mengenai PPPK dan PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang kemudian telah diperbarui dengan aturan turunan terkait pola kepegawaian paruh waktu. Aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak, kewajiban, masa kerja, hingga pengembangan kompetensi bagi tenaga PPPK, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kepala UPT Puskesmas Cibatu H. Ajat Sudrajat, S.Kep., Ners dalam arahannya menegaskan bahwa pemahaman menyeluruh atas ketentuan hukum tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Disiplin yang ditegakkan bukanlah semata-mata kepatuhan terhadap aturan, melainkan perwujudan sikap profesionalitas yang menjunjung tinggi amanah publik. Selasa, (10/11/26).
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta keseragaman pemahaman di kalangan seluruh pegawai, baik ASN maupun tenaga PPPK, sehingga setiap langkah yang diambil dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada koridor peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Dengan demikian, mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Cibatu dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dengan didukung tata kelola kepegawaian yang baik dan sah secara hukum.
Catatan Redaksi, Berita ini disusun berdasarkan dokumentasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh UPT Puskesmas Cibatu pada 10 November 2026. Landasan hukum yang dikutip merujuk pada ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Redaksi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang memperkuat fondasi hukum dan profesionalisme aparatur di lingkungan pelayanan kesehatan masyarakat.
(M.A.Zakariyya S.E)
