Sumber Agung, Abung Timur, 15 November 2026* - Dugaan penggelembungan anggaran atau _mark-up_ Anggaran Dana Desa Tahun 2025 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara kini menjadi sorotan publik.
Bukannya memberikan klarifikasi, Kepala Desa Sumber Agung justru diduga memilih jalan pintas yang sangat tidak terpuji: *MEMBLOKIR NOMOR WHATSAPP WARTAWAN* usai dimintai konfirmasi.
*DITANYA ANGGARAN, JAWABNYA BLOKIR!*
Wartawan hanya menjalankan tugas jurnalistik. Menanyakan secara resmi terkait transparansi dan realisasi Dana Desa 2025 di Desa Sumber Agung. Pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang wajib dijawab oleh pejabat publik.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah pesan konfirmasi dikirim, nomor wartawan diduga langsung diblokir dan tidak bisa lagi dihubungi. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi.
Kalau anggarannya bersih, kenapa harus takut? Kalau tidak ada _mark-up_, kenapa harus panik sampai blokir nomor wartawan?
*ADA APA DENGAN DANA DESA SUMBER AGUNG 2025?*
Sikap memblokir ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Agung.
Padahal, sesuai papan APBDes yang terpampang di Balai Desa Sumber Agung, total pendapatan desa mencapai *Rp 1.315.287.000*. Anggaran sebesar itu adalah uang rakyat, bukan uang pribadi Kepala Desa. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka!
Dana Desa itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi!
*BLOKIR WARTAWAN MELANGGAR HUKUM!*
Kepala Desa Sumber Agung harus paham dua aturan ini:
*1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1)*
Menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 Juta.
*2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
Pemerintah Desa wajib memberikan informasi publik terkait anggaran. Tidak ada hak untuk bungkam dan main blokir!
*TUNTUTAN REDAKSI:*
1. Kepala Desa Sumber Agung segera membuka blokir dan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan _mark-up_ Dana Desa 2025!
2. Camat Abung Timur segera melakukan pembinaan dan menegur Kepala Desa Sumber Agung!
3. Inspektorat dan Dinas PMD Lampung Utara segera turun dan AUDIT total Dana Desa Sumber Agung Tahun 2025!
4. Jika terbukti ada penyimpangan, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu!
Redaksi menegaskan, pemblokiran nomor wartawan tidak akan menghentikan penelusuran. Justru ini menjadi bukti awal bahwa ada yang tidak beres di Desa Sumber Agung.
Bukti screenshot pemblokiran dan riwayat chat sudah kami simpan sebagai arsip redaksi.
Kasus ini akan terus kami kawal sampai tuntas! Noven S, Ops'jurnal asia MALAH BLOKIR NOMOR!*
*Sumber Agung, Abung Timur, 15 November 2026* - Dugaan penggelembungan anggaran atau _mark-up_ Anggaran Dana Desa Tahun 2025 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara kini menjadi sorotan publik.
Bukannya memberikan klarifikasi, Kepala Desa Sumber Agung justru diduga memilih jalan pintas yang sangat tidak terpuji: *MEMBLOKIR NOMOR WHATSAPP WARTAWAN* usai dimintai konfirmasi.
*DITANYA ANGGARAN, JAWABNYA BLOKIR!*
Wartawan hanya menjalankan tugas jurnalistik. Menanyakan secara resmi terkait transparansi dan realisasi Dana Desa 2025 di Desa Sumber Agung. Pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang wajib dijawab oleh pejabat publik.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah pesan konfirmasi dikirim, nomor wartawan diduga langsung diblokir dan tidak bisa lagi dihubungi. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi.
Kalau anggarannya bersih, kenapa harus takut? Kalau tidak ada _mark-up_, kenapa harus panik sampai blokir nomor wartawan?
*ADA APA DENGAN DANA DESA SUMBER AGUNG 2025?*
Sikap memblokir ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Agung.
Padahal, sesuai papan APBDes yang terpampang di Balai Desa Sumber Agung, total pendapatan desa mencapai *Rp 1.315.287.000*. Anggaran sebesar itu adalah uang rakyat, bukan uang pribadi Kepala Desa. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka!
Dana Desa itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi!
*BLOKIR WARTAWAN MELANGGAR HUKUM!*
Kepala Desa Sumber Agung harus paham dua aturan ini:
*1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1)*
Menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 Juta.
*2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
Pemerintah Desa wajib memberikan informasi publik terkait anggaran. Tidak ada hak untuk bungkam dan main blokir!
*TUNTUTAN REDAKSI:*
1. Kepala Desa Sumber Agung segera membuka blokir dan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan _mark-up_ Dana Desa 2025!
2. Camat Abung Timur segera melakukan pembinaan dan menegur Kepala Desa Sumber Agung!
3. Inspektorat dan Dinas PMD Lampung Utara segera turun dan AUDIT total Dana Desa Sumber Agung Tahun 2025!
4. Jika terbukti ada penyimpangan, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu!
Redaksi menegaskan, pemblokiran nomor wartawan tidak akan menghentikan penelusuran. Justru ini menjadi bukti awal bahwa ada yang tidak beres di Desa Sumber Agung.
Bukti screenshot pemblokiran dan riwayat chat sudah kami simpan sebagai arsip redaksi.
Kasus ini akan terus kami kawal sampai tuntas! Noven S, Ops'jurnal asia
