Jakarta - Opsjurnal.asia - Demokrasi bukan sekadar prosedur hitung suara, melainkan ladang pengabdian yang harus dijalankan dengan nurani dan moralitas luhur. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, saat menjadi pembicara utama dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 yang digelar di Jakarta hari ini.
Dalam Siaran Pers Nomor 300/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026 yang diterbitkan Humas Kemenko Polkam RI, Wamenko Lodewijk menyampaikan bahwa politik yang bermoral, berkeadilan, dan memberdayakan rakyat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menyikapi dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, ia mengingatkan bahwa setiap perubahan global tak lepas dari dampaknya terhadap ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara di dalam negeri. Oleh karenanya, bangsa ini membutuhkan sistem politik yang kokoh, demokrasi yang berisi nilai, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga kestabilan sekaligus memacu laju pembangunan yang merata.
Di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari tokoh agama, ulama, pimpinan organisasi masyarakat Islam, akademisi, dan pimpinan pesantren, Wamenko Lodewijk mengajak seluruh elemen umat untuk menghidupkan kembali semangat kenabian dalam berpolitik. Politik sejatinya adalah sarana meraih kemaslahatan umum, bukan ajang berebut keuntungan pribadi.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Namun, ia mengakui bahwa jalan menuju politik yang bersih masih berliku. Berbagai penyimpangan masih terlihat nyata: praktik jual beli jabatan, biaya politik yang melambung tinggi, kampanye yang saling menjatuhkan, bangkitnya kekuasaan kelompok dan kekuasaan turun-temurun, hingga lemahnya pemahaman etika politik di kalangan masyarakat. Demokrasi yang selama ini berjalan sering kali hanya berhenti pada aturan formal, namun belum menyentuh hakikat keadilan bagi rakyat banyak.
Dalam konteks ini, peran ulama dan lembaga kemasyarakatan menjadi sangat strategis sebagai kompas yang tak boleh pudar, yang berani mengingatkan ketika arah perjalanan bangsa mulai melenceng dari jalan yang benar.
Di momen yang sarat makna itu, Wamenko Lodewijk mengucapkan kalimat yang menjadi pedoman utama:
“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan umat.”
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI daerah, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Turut mendampingi Wamenko Polkam, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.
Kata-kata itu sederhana, namun berat maknanya layaknya gunung. Politik adalah ibadah—artinya setiap langkah, setiap keputusan, setiap wewenang yang dijalankan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tujuannya adalah kekayaan, maka itu bukan lagi pengabdian, melainkan perdagangan yang menjual nasib rakyat.
Debu jalanan mencatat: Pejabat yang benar akan pulang dengan tangan kosong namun hati penuh kenangan. Pejabat yang salah akan pulang dengan tas penuh harta, namun ditinggalkan oleh kepercayaan rakyat dan ridha Tuhan.
(debu jalanan gatra)
