LAPORAN: DEBU JALANAN GATRA MELALUI DARING
SENIN, 13 Juli 2026
GARUT – OPSJURNAL.ASIA – Sebuah langkah berani yang membelah kebiasaan birokrasi dan mengejutkan jagat peradilan Indonesia baru saja dilakukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Langkah yang di permukaan tampak seperti "penyerahan", ternyata menyimpan kedalaman kepemimpinan negarawan yang jarang dimiliki pemimpin institusi masa kini.
Dalam wawancara daring eksklusif bersama Kepala Perwakilan Wilayah Jawa Barat Opsjurnal.asia berbasis di Garut pada Senin, 13 Juli 2026, pengamat sosial sekaligus analis kelembagaan Haidar Alwi mengupas tuntas makna di balik kunjungan sakral Kapolri beserta jajaran pimpinan tertinggi Mabes Polri ke Markas Besar TNI dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan langkah strategis menyelamatkan wajah penegakan hukum di tengah risiko perpecahan antar kekuatan negara.
MENYELAMATKAN PROSES DARI KEKACAUAN RIVALITAS
“Pertama dan paling menggemparkan: keputusan menyerahkan tahap penyidikan ini sama sekali bukan tanda kekalahan atau kekosongan kendali. Ini adalah keputusan terencana untuk memutus rantai potensi konflik antar lembaga,” tegas Haidar Alwi dengan nada tegas.
Ia menegaskan, Kapolri justru sedang menyatukan persepsi di dalam tubuhnya: “Keberhasilan penyidikan Polri tidak berkurang satu pun. Tapi kehormatan institusi harus dijaga dari reaksi emosional yang bisa memecah belah stabilitas antar korps. Inilah kepemimpinan yang menempatkan kepentingan negara di atas ego sektoral.”
Kunjungan ke Mabes TNI, lanjutnya, adalah bukti kemampuan membaca bahaya yang tak terlihat mata. “Ketegangan yang dibiarkan bisa menyeret Polri dan TNI ke dalam narasi permusuhan—padahal tugas kita sama: menjaga bangsa. Kapolri datang untuk menegaskan: urusan hukum individu tidak boleh merusak persaudaraan institusi negara!”
MEMATAHKAN NARASI KEBINGUNGAN PUBLIK
“Langkah kedua yang sangat cerdas: Kapolri menutup mulut mereka yang ingin memutarbalikkan fakta. Isu ini seharusnya bicara soal aliran dana, aset, dan tanggung jawab pidana—bukan malah jadi pertarungan siapa yang berkuasa menyidik,” papar Haidar.
Kedatangan ke Kejaksaan Agung membuktikan Polri tidak sedang berseteru. “Kapolri memisahkan jelas: kesalahan individu bukan aib institusi. Ia datang bersama tim penyidik untuk memastikan proses berjalan mulus, bukan untuk protes. Ini bukti nyata: kita tidak melindungi siapa pun, kita menjaga keadilan berjalan!”
Penyerahan wewenang ini pun disebut sebagai pengorbanan terbesar demi kecepatan. “Ia rela melepaskan panggung keberhasilan agar perkara cepat selesai. Hasil kerja keras penyidik Polri tetap menjadi pondasi utama, Kejaksaan tinggal melanjutkan memperkuat bukti dan memulihkan kerugian negara. Itu sinergi sejati, bukan kalah!”
KEPEMIMPINAN YANG MENGHAPUS KERAGUAN
Analisis kesepuluh poin Haidar Alwi ini menyimpulkan kebesaran jiwa Kapolri:
- Tidak gentar: Fakta hukum yang sudah terbangun tidak akan hilang hanya karena berpindah tangan.
- Melindungi ksatria: Beban pertarungan institusi ditanggung pimpinan, agar penyidik di lapangan tetap tenang bekerja berdasarkan bukti.
- Berani berbeda: Tegas menindak kejahatan, namun tetap santun dan beretika menjaga hubungan sesama aparat negara.
- Terbuka dan jujur: Menyerahkan perkara secara transparan, agar rakyat bisa memantau sampai tuntas.
“Inilah yang disebut Kepemimpinan Negarawan. Mampu berjalan di jalur yang sepi dan berat, demi menjaga kepercayaan rakyat kepada sistem peradilan Indonesia. Langkah Kapolri ini layak menjadi teladan bagi kita semua,” pungkas Haidar Alwi menutup wawancara daring tersebut.
(M.A. Zakariyya S.E)
