Bojonegoro, Jatim - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperoleh lonjakan signifikan Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik pada 2026.
Jika pada 2025 alokasi DAK Fisik hanya sekitar Rp524 juta, maka pada 2026 meningkat menjadi Rp39,19 miliar.
Kenaikan tersebut mencapai lebih dari 7.300 persen atau hampir 74 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Data itu menunjukkan adanya perubahan besar dalam alokasi transfer pemerintah pusat ke Bojonegoro.
Pada 2025, seluruh DAK Fisik yang diterima Bojonegoro hanya dialokasikan untuk bidang pendidikan.
Rinciannya sekitar Rp200 juta untuk sekolah dasar dan Rp324 juta untuk sekolah menengah pertama.
Tidak terdapat alokasi DAK Fisik untuk jalan, kesehatan, sanitasi maupun infrastruktur lainnya.
Kondisi tersebut membuat ruang pembangunan yang bersumber dari DAK Fisik sangat terbatas sepanjang 2025.
Memasuki 2026, pemerintah pusat meningkatkan alokasi DAK Fisik Bojonegoro menjadi Rp39,19 miliar.
Menariknya, sebagian besar anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan dan konektivitas.
Dari total anggaran yang tersedia, sekitar Rp37,45 miliar dialokasikan untuk sektor jalan.
Nilai tersebut setara sekitar 95,5 persen dari total DAK Fisik yang diterima Bojonegoro.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh alokasi sekitar Rp1,74 miliar pada tahun 2026.
Tidak terdapat alokasi DAK Fisik untuk pendidikan, sanitasi, air minum maupun pertanian.
Padahal pada tahun sebelumnya, pendidikan menjadi satu-satunya sektor penerima DAK Fisik.
Perubahan komposisi anggaran tersebut menunjukkan adanya pergeseran prioritas pembangunan.
Fokus pemerintah pusat tampak mengarah pada peningkatan konektivitas dan infrastruktur jalan.
Kebijakan tersebut dinilai relevan mengingat kebutuhan peningkatan kualitas jalan masih tinggi.
Terlebih banyak ruas jalan di Bojonegoro yang menjadi jalur distribusi ekonomi masyarakat.
Meski demikian, tidak adanya alokasi DAK Fisik pendidikan memunculkan perhatian tersendiri.
Sebab peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan penting daerah.
Apalagi rata-rata lama sekolah warga Bojonegoro masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menutup kebutuhan sektor lain melalui pendanaan APBD.
Pada 2026, APBD Bojonegoro sendiri mencapai sekitar Rp6,49 triliun untuk berbagai program.
Publik kini menunggu realisasi penggunaan DAK Fisik tersebut agar tepat sasaran dan efektif.
Dengan dominasi anggaran pada sektor jalan, manfaat pembangunan diharapkan segera dirasakan.
Terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Lonjakan DAK Fisik 2026 pun menjadi salah satu perubahan anggaran paling mencolok di Bojonegoro. [Agus].
Sumber data dari KPPN Bojonegoro.
