Garut,OpsJurnal.Asia -
Pemerintah Kabupaten Garut memperoleh sinyal positif dan persetujuan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait sejumlah program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, usai melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi di Jakarta Pusat.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut diterima langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, serta Sekretaris Jenderal Kemensos RI. Dalam pertemuan itu, berbagai usulan pembangunan fasilitas publik dan skema bantuan sosial yang diajukan Pemkab Garut dipastikan sudah masuk dalam jalur pembahasan dan proses realisasi.
Salah satu program unggulan yang progresnya dinilai sangat menggembirakan adalah rencana pembangunan gedung Social Center. Melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembangunan pusat pelayanan sosial terpadu ini dikabarkan berjalan sesuai rencana dan memiliki peluang besar untuk segera direalisasikan guna melayani kebutuhan warga Garut.
“Sekjen Kemensos RI menyampaikan, pengajuan pembangunan gedung Social Center untuk Garut menunjukkan progres yang cukup baik dan sangat optimistis dapat terlaksana,” ungkap Marlinda, mengutip hasil pembahasan dalam audiensi tersebut. Selasa (12/05/26)
Selain fasilitas pelayanan sosial, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi fokus utama pemerintah pusat lewat program Sekolah Rakyat. Kemensos memberikan persetujuan prinsip terhadap rencana pembangunan tersebut, namun dengan syarat utama: kepastian hukum dan kejelasan administrasi lahan. Pemerintah Kabupaten Garut diberikan tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk menyelesaikan seluruh dokumen pertanahan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
Sambil menunggu pembangunan fisik gedung di Garut rampung, Kemensos telah menyiapkan skema transisi pendidikan. Sebanyak 60 calon peserta didik asal Garut untuk sementara waktu akan mengikuti proses pendidikan di Kabupaten Sumedang. Seluruh kebutuhan biaya operasional, pendidikan, serta fasilitas penunjang selama masa transisi tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kemensos RI.
Tidak hanya menyasar aspek pendidikan, kesejahteraan ekonomi keluarga peserta didik juga menjadi perhatian. Program perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat turut dibahas secara mendalam. Skema pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari total 70 unit rumah yang diusulkan, sebanyak 50 unit telah diajukan untuk mendapatkan bantuan perbaikan dan diproyeksikan masuk dalam alokasi anggaran tahun 2027, dengan syarat data penerima bantuan harus valid, lengkap, dan tercatat dalam sistem By Name By Address (BNBA).
Di sisi lain, Kemensos juga telah resmi menyetujui permohonan program Lumbung Sosial yang diajukan Pemkab Garut. Ke depannya, fasilitas ini akan berfungsi sebagai cadangan pangan dan logistik sosial guna mendukung ketahanan pangan masyarakat, serta penanganan saat terjadi keadaan darurat sosial.
Pihak Kemensos juga mendorong Pemkab Garut untuk melengkapi usulan kebutuhan pendukung lainnya agar dimasukkan ke dalam daftar prioritas bantuan sosial, antara lain kendaraan tanggap urgensial (RTU), tangki air bersih, hingga unit dapur umum lapangan.
Sebagai tindak lanjut nyata, tim teknis dari Kementerian Sosial RI dijadwalkan akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan lokasi serta menyusun rincian teknis pelaksanaan program.
Pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik keputusan dan dukungan dari pemerintah pusat. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat, serta menjamin warga kurang mampu mendapatkan hak pelayanan sosial dan pendidikan yang layak dan merata.
(M.A.Zakariyya S.E)
