Bojonegoro Jatim | OpsJurnal.Asia
Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi etalase terbuka pengelolaan anggaran desa.
Melalui data yang ditampilkan, publik melihat dua sisi, realisasi tertinggi dan belanja terendah, yang tak bisa dibaca hitam-putih.
Per 5 Mei 2026, data ini baru potret sesaat. Ia memberi gambaran awal, namun belum tentu utuh tentang kinerja desa.
Top 10 realisasi memuat Desa Clebung, Ngaglik, Pragelan, Pajeng, Pesen (Kanor), Ngujung, Ngrancang, Mulyoagung, Nganti, Karangdowo.
Daftar ini menempatkan mereka sebagai desa dengan serapan anggaran tertinggi, sekaligus sorotan dalam ukuran kinerja berbasis angka.
Di sisi lain, 10 terendah berisi Desa Penganten, Dengok, Pandantoyo, Semanding, Semenpinggir, Kaliombo, Gunungsari, Panjunan, Panjang, Sumberjo Kecamatan Margomulyo.
Daftar tersebut menunjukkan desa dengan belanja paling rendah, yang kerap dipersepsikan tertinggal dalam serapan anggaran.
Namun angka tak pernah berdiri sendiri. Tinggi belum tentu tepat guna, rendah pun tak selalu berarti kegagalan.
Bisa terjadi percepatan proyek, hambatan administrasi, lemahnya perencanaan, atau kehati-hatian dalam membelanjakan dana.
Masalahnya, publik kerap terpaku pada peringkat. Seolah yang dinilai kecepatan, bukan ketepatan penggunaan anggaran.
Tanpa evaluasi mendalam, data ini rawan menjadi etalase. Angka ditampilkan, sementara substansi luput dari pengawasan.
Peran dinas tak cukup membuka data. Ia harus memastikan tiap rupiah berdampak dan menjawab kebutuhan riil warga.
Jika tidak, transparansi berubah formalitas. Anggaran habis, laporan selesai, tapi manfaat tak benar terasa di masyarakat. [Ags].
