Garut,OpsJurnal.Asia -
Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik, Dadan Nugraha, S.H., memberikan tanggapan strategis terkait instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah. Dadan menilai bahwa tiga poin utama Presiden—perang melawan kemiskinan, optimalisasi SDA untuk PAD, dan darurat sampah—merupakan manifestasi nyata dari pengembalian marwah konstitusi ke tangan rakyat.
Transformasi Desil Ekonomi : Bukan Sekadar Angka, Dadan Nugraha, S.H., menekankan bahwa perintah Presiden untuk menaikkan PDRB dan pendapatan perkapita harus dijawab dengan strategi "hilirisasi domestik". Menurutnya, daerah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton atas eksploitasi SDA mereka sendiri.ujarnya saat dimintai tanggapannya melalui sambungan WhatsApp.Selasa (03/01/26)
"Secara hukum kebijakan publik, peningkatan PAD dari sektor SDA harus berbanding lurus dengan pergeseran desil masyarakat dari miskin ke sejahtera. Jika SDA digali namun angka kemiskinan tetap tinggi, maka ada yang salah dalam tata kelola distribusinya," ujar Dadan Nugraha, S.H.
Kritik Terhadap Mentalitas, "Apatisme Pemimpin"
Menanggapi peringatan Presiden agar pimpinan daerah tidak putus asa dan tidak bekerja semaunya, Dadan menyebut hal itu sebagai teguran moral yang sangat keras.
"Presiden menangkap adanya fenomena pemimpin yang merasa cukup hanya dengan gaji dan tunjangan negara, namun abai terhadap tanggung jawab menyejahterakan rakyat. Ini adalah peringatan bagi para pemimpin daerah agar tidak menjadi parasit bagi negara, melainkan menjadi motor penggerak solusi," tegasnya.
Mobilisasi Nasional Penanganan Sampah
Terkait perintah Presiden yang melibatkan unsur TNI, Polri, hingga instansi pendidikan untuk menangani sampah, Dadan menilai ini sebagai langkah hukum diskresi yang diperlukan di tengah kondisi darurat lingkungan.
"Ketika sampah sudah mengotori fasilitas umum dan tempat wisata, itu bukan lagi sekadar urusan teknis kebersihan, tapi sudah menyangkut wajah dan martabat bangsa. Melibatkan seluruh komponen negara, sebagaimana instruksi Presiden, adalah langkah tepat untuk menciptakan budaya disiplin nasional," tambahnya.
Tiga Rekomendasi Utama Dadan Nugraha, S.H. untuk Daerah:
1. Validasi Data Mikro: Pimpinan daerah harus turun langsung memastikan data warga miskin per-desil akurat agar bantuan tepat sasaran.
2. Inovasi PAD: Menggali potensi SDA melalui BUMD yang profesional, bukan sekadar memberikan izin kepada pihak swasta tanpa kontribusi nyata bagi rakyat.
3. Ekosistem Kebersihan: Mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan dan standar operasional di instansi pemerintahan secara berkelanjutan.
"Harapan rakyat sangat besar. Dengan optimisme dan kerja keras sesuai arahan Presiden, saya yakin PDRB daerah akan meningkat dan kemiskinan bisa ditekan secara signifikan," pungkas Dadan Nugraha, S.H.
(Zakariyya)
