CIREBON,opsjurnal.asia
Penolakan terhadap rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang disebut-sebut akan menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, semakin keras.
Aktivis 98 Jakarta, Uyun Saiful Yunus, SMM, menyebut warga sudah kenyang dengan polusi sejak puluhan tahun lalu. Kini warga dinilai akan diracuni lagi dengan tambahan polusi sampah.
"Yang sudah kenyang dengan polusi, yang sudah kenyang dengan polusi dari Indosemen dari tahun 1984 sampai sedetik ini masih ditambahin menjadi TPA, tempat pembuangan sampah akhir," ujar Uyun.
Menurutnya, hal itu sudah keterlaluan dan biadab. Seharusnya fasilitas pembuangan sampah ditempatkan di lokasi yang lebih jauh dari pemukiman warga dan bukan di wilayah yang sudah padat penduduk.
"Ini kan sudah kurang ajar dan biada banget, harusnya kan tempat yang lokasinya lebih jauh dari pemukiman warga dan orang yang sudah tidak padat penduduk. Sementara yang namanya Kecamatan Gempol, Palimanan Barat, dan sekitarnya itu padat penduduk," tegasnya.
*Duga Ada Kepentingan Segelintir Orang*
Dalam pernyataan lanjutan, Uyun menyampaikan dugaan bahwa rencana tersebut ditunggangi kepentingan segelintir orang.
"Yang jadi masalah, maksudnya mereka mau diracunin lagi oleh pemerintah kabupaten Cirebon, karena kepentingan segelintir orang, para oknum pejabat yang seraka, yang memanfaatkan kewenangannya jabatannya, demi mencari keuntungan," kata Uyun.
Ia menduga ada oknum yang mengetahui titik koordinat lokasi sejak awal, lalu berspekulasi dan berinvestasi di lokasi tersebut. Tanah-tanah yang dibeli itu kemudian diduga diperjualbelikan dengan harga yang dimark-up atau dinaikkan anggarannya, untuk memperoleh keuntungan besar dan memperkaya diri sendiri.
"Karena mereka mengetahui titik koordinat jadi mereka berspekulasi berinvestasi di situ, ternyata tanah-tanah mereka juga dijual belikan, dengan dimarahkan harganya anggaranya, untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan memperkaya dirinya sendiri ini udah sangat biadab ini, dugaan saya," ujar Uyun.
Uyun mengaku sudah menyampaikan langsung hal tersebut ke lokasi dan mengklaim memiliki data.
"Saya udah nyampe ke situ tuh. Dan itu akurat. A1 data yang ada. Plus plus," katanya.
Redaksi Tegaskan: Ini Masih Dugaan
Perlu ditegaskan, pernyataan soal dugaan spekulasi tanah, mark-up anggaran, dan keterlibatan oknum pejabat tersebut adalah *dugaan dan klaim dari narasumber*, bukan kesimpulan redaksi dan belum terbukti secara hukum.
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan hak jawab dari:
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Kecamatan Gempol
3. Pemerintah Desa Palimanan Barat
4. Pihak terkait pengadaan tanah TPST/TPA Gempol
Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
*Konteks Penolakan Warga*
Sebelumnya, warga Palimanan Barat yang tergabung dalam Paguyuban Wong Kulon telah bermusyawarah pada Minggu (25/10/2026) dan sepakat menolak TPST. Warga menilai wilayahnya sudah dikepung polusi industri dan belum ada sosialisasi maupun kajian kelayakan yang transparan.
Warga juga telah menyampaikan petisi penolakan ke Kantor Desa Palimanan Barat, DLH Kabupaten Cirebon, dan DPRD Kabupaten Cirebon pada Selasa (3/11/2026).
Ujang darwin


