• Jelajahi

    Copyright © Ops Jurnal
    Best Viral Premium Blogger Templates
    BREAKING NEWS
    Memuat Breaking News...

    Iklan

    Iklan

    📈 LIVE MARKET

    👋 Halo!

    Selamat datang di OPS Jurnal.
    Temukan berita terbaru, investigasi, dan informasi terpercaya setiap hari.

    Semua Layanan Ops Jurnal
    📰
    📰 BERITA TERKINI
    Memuat berita terbaru...

    Wamenhan Hadiri Rakor Satgas PKH: Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Sesuai Hukum

    Rabu, 18 November 2026, November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T23:29:58Z
    masukkan script iklan disini

    JAKARTA — Opsjurnal.asia — Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rapat tersebut berlangsung di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026, dan dipimpin langsung oleh Kepala BPKP.

     


    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara, beserta pimpinan dan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran beragam unsur pemerintahan ini mencerminkan sifat lintas sektoral dari penanganan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

     

    Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk memperkuat harmonisasi langkah dan kesepahaman antar-instansi dalam rangka penertiban kawasan hutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     

    Melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar-kementerian serta lembaga, diharapkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, tertib hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sekaligus merupakan bagian dari langkah memperkuat ketahanan dan kemandirian nasional.

     

    Penertiban kawasan hutan tidak dipandang sekadar sebagai upaya pengendalian, melainkan langkah strategis menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Setiap langkah yang diambil akan tetap berlandaskan hukum, sehingga tidak ada pelanggaran kewenangan maupun celah yang mengabaikan aturan yang berlaku.

     

    (T Budi Utomo)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini