Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pangkep, Dzulfadhli, S.IP., M.Si., hadir sebagai narasumber utama. Ia didampingi Komisioner KPU, Hasanuddin G. Kuna, serta Kabid Poldagri Kesbangpol Suhendar yang mewakili Kepala Badan Kesbangpol bersama jajaran masing-masing.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolsek Segeri Ipda Aksin Subarkah, unsur Forkopimca, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, penyuluh, tenaga kesehatan dan pendidikan, tokoh agama, TP PKK, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda serta sejumlah unsur terkait lainnya. Kehadiran mereka difasilitasi oleh Kepala Desa Parenreng, Hj. Syamsuriani, S.H.
Dalam pemaparannya, Dzulfadhli menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi hal mendasar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades. Menurutnya, setiap tahapan pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar proses demokrasi di tingkat desa berlangsung tertib, adil, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya bakal calon kepala desa beserta pendukungnya, agar tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memutus hubungan persaudaraan. Masyarakat diminta menghindari praktik politik uang, penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, serta tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketenteraman desa.
Dzulfadhli turut menekankan pentingnya tanggung jawab panitia penyelenggara dalam menjalankan tugas secara profesional. Sikap netral, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi pegangan agar seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hasil pemilihan.
Sementara itu, Komisioner KPU Hasanuddin G. Kuna memberikan penjelasan teknis mengenai penyelenggaraan pemungutan suara. Ia menyoroti pentingnya validitas data pemilih, kesiapan tempat pemungutan suara (TPS), pengelolaan surat suara, pembentukan KPPS, serta kelengkapan administrasi dan dokumentasi setiap tahapan pemilihan.
Ia menjelaskan bahwa BPD memiliki peran penting dalam proses pembentukan panitia Pilkades. Selanjutnya, panitia bertanggung jawab terhadap penetapan TPS, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT), termasuk memastikan kebutuhan surat suara dengan cadangan lima persen dan kesiapan KPPS sesuai ketentuan.
Kepala Desa Parenreng, Hj. Syamsuriani, S.H., menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia berharap penjelasan dari para narasumber dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah desa, panitia, bakal calon, dan masyarakat sehingga Pilkades di Desa Parenreng nantinya berlangsung aman, demokratis, serta bermartabat. Ia juga mengajak seluruh warga untuk menghormati hasil pemilihan dan mendukung kepala desa terpilih demi kemajuan Desa Parenreng.
(Hasra)




