• Jelajahi

    Copyright © Ops Jurnal
    Best Viral Premium Blogger Templates
    BREAKING NEWS
    Memuat Breaking News...

    Iklan

    Iklan

    📈 LIVE MARKET

    👋 Halo!

    Selamat datang di OPS Jurnal.
    Temukan berita terbaru, investigasi, dan informasi terpercaya setiap hari.

    Semua Layanan Ops Jurnal
    📰
    📰 BERITA TERKINI
    Memuat berita terbaru...

    Jalan Raya Pematangsiantar–Simalungun Diduga Jadi Arena Penghadangan Debt Collector, Polres Diminta Bertindak Tegas!

    Jumat, 20 November 2026, November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T08:24:44Z
    masukkan script iklan disini



    PematangSiantar,OpsJurnal.Asia -

    Praktik penagihan utang oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector atau penagih perusahaan pembiayaan kembali menjadi sorotan. Dugaan aksi penghadangan, intimidasi, hingga penarikan kendaraan bermotor secara paksa di ruang publik wilayah Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun memunculkan keresahan di tengah masyarakat.


    Informasi mengenai dugaan praktik tersebut sebelumnya juga diberitakan sejumlah media. Masyarakat mengeluhkan adanya tindakan oknum penagih yang diduga menghadang pengendara di jalan, mengambil kunci kendaraan, bahkan berupaya menguasai kendaraan tanpa terlebih dahulu menunjukkan dasar kewenangan yang jelas.


    Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai tunggakan cicilan atau hubungan kontraktual antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Ada persoalan yang jauh lebih serius, yakni dugaan tindakan main hakim sendiri dan pengabaian terhadap mekanisme hukum yang berlaku.


    JALAN RAYA BUKAN TEMPAT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA


    Perlu dipahami bahwa adanya tunggakan pembayaran tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada debt collector untuk menghentikan, menghadang, mengintimidasi, apalagi mengambil kendaraan seseorang dengan cara paksa.


    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sebagaimana ditegaskan kembali melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, memberikan batasan tegas terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.


    Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme pengadilan.


    Artinya, perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk melakukan penagihan tidak boleh menjadikan tunggakan kredit sebagai alasan untuk bertindak sewenang-wenang.


    ADA KONSEKUENSI PIDANA JIKA DISERTAI PEMAKSAAN


    Tindakan pengambilan kendaraan yang disertai kekerasan, ancaman kekerasan, atau pemaksaan harus diperiksa secara serius berdasarkan fakta dan alat bukti.


    Dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, ketentuan mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pencurian dengan kekerasan, serta kekerasan secara bersama-sama dapat menjadi bagian dari analisis hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.


    Tidak setiap penarikan kendaraan otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, atau penguasaan barang tanpa hak, aparat penegak hukum wajib menguji peristiwa tersebut berdasarkan ketentuan pidana yang relevan.


    Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam melakukan penagihan secara patut dan melarang tindakan penagihan yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan mempermalukan konsumen.


    POLRES PEMATANGSIANTAR DAN POLRES SIMALUNGUN HARUS BERTINDAK


    Masyarakat kini membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum yang nyata, bukan sekadar imbauan agar masyarakat tetap tenang.


    Polres Pematangsiantar dan Polres Simalungun perlu melakukan langkah konkret, antara lain:


    1. Menelusuri identitas kelompok atau oknum yang diduga melakukan penghadangan dan penarikan kendaraan secara paksa.

    2. Memeriksa legalitas surat tugas, identitas, dan kewenangan pihak yang melakukan penagihan.

    3. Menelusuri perusahaan pembiayaan yang diduga menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penarikan kendaraan.

    4. Melakukan penyelidikan apabila terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau perampasan kendaraan.

    5. Meningkatkan patroli dan pengawasan di lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik rawan penghadangan kendaraan.


    Jangan sampai masyarakat merasa bahwa jalan raya telah berubah menjadi ruang bebas bagi kelompok tertentu untuk menentukan siapa yang boleh melintas dan siapa yang kendaraannya dapat diambil.


    PERUSAHAAN PEMBIAYAAN JANGAN LEPAS TANGAN


    Hal lain yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab perusahaan pembiayaan.


    Apabila perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, perusahaan tetap harus memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan OJK.


    Karena itu, perusahaan pembiayaan yang diduga terkait dengan aktivitas penarikan kendaraan perlu dimintai klarifikasi mengenai identitas petugas, surat penugasan, prosedur penarikan, serta dasar hukum yang digunakan.


    Jangan sampai ketika terjadi persoalan di lapangan, perusahaan berlindung di balik alasan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mengungkap hubungan kerja dan penugasan yang sebenarnya.


    JANGAN BIARKAN MASYARAKAT BERHADAPAN SENDIRIAN DENGAN KEKUATAN KELOMPOK


    Negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum. Debitur memang mempunyai kewajiban menyelesaikan pembayaran kreditnya, tetapi kewajiban tersebut tidak menghapus haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum.


    Hutang adalah persoalan perdata. Akan tetapi, apabila penagihannya disertai tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pengambilan kendaraan secara melawan hukum, persoalan tersebut dapat memasuki ranah pidana.


    Masyarakat tidak meminta agar kewajiban kredit dihapuskan. Masyarakat hanya menginginkan agar hukum ditegakkan secara adil, baik terhadap debitur maupun terhadap pihak yang melakukan penagihan.


    Kini pertanyaannya: apakah aparat akan menunggu sampai terjadi korban kekerasan berikutnya, atau segera mengambil langkah preventif dan penegakan hukum?


    Jalan raya adalah ruang publik, bukan wilayah kekuasaan debt collector. Tidak ada satu pun pihak yang boleh merasa memiliki kewenangan untuk bertindak di atas hukum.


    Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi perusahaan pembiayaan, pihak penagih, serta aparat kepolisian terkait pemberitaan ini.
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini