Jawa Barat,OpsJurnal.Asia -
Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam kurun waktu enam hari, terhitung sejak 13 hingga 19 November 2026, jajaran Polda Jabar berhasil mengungkap 22 kasus TPPO dengan jumlah 46 korban dan 28 orang tersangka.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memutus mata rantai perdagangan orang yang masih mengancam masyarakat, terutama mereka yang tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar di luar negeri.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para korban diduga direkrut melalui tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di luar negeri. Para pelaku menjanjikan kesempatan bekerja di Dubai dan Oman dengan harapan para korban mendapatkan kehidupan serta penghasilan yang lebih baik.
Namun, tawaran tersebut justru diduga menjadi modus untuk menjerat korban dalam praktik perdagangan orang. Kondisi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas legalitas maupun proses penempatannya.
Polda Jabar terus melakukan penanganan terhadap seluruh perkara yang terungkap sekaligus mendalami keterlibatan para tersangka dalam jaringan perdagangan orang tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berikut ketentuan terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
Pengungkapan 22 kasus dalam waktu relatif singkat ini menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan manusia. Masyarakat juga diimbau agar lebih teliti dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memastikan kejelasan perusahaan, dokumen, serta prosedur penempatan tenaga kerja.
Penindakan tegas terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah semakin banyaknya korban perdagangan orang.
(bs)


