Muara Enim, Ops jurnal asia -
Kondisi Terminal Bantingan di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Jalan di kawasan terminal terlihat rusak parah, dipenuhi lubang dan genangan air yang membahayakan pengguna jalan serta mengganggu aktivitas masyarakat dan pedagang di sekitar terminal.
Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tersebut dinilai jauh dari kata layak. Masyarakat mempertanyakan bagaimana pengelolaan terminal dilakukan, mengingat aktivitas kendaraan umum dan bus perusahaan masih berlangsung setiap hari, sementara kondisi fasilitas utama justru terkesan terbengkalai.
Selain persoalan infrastruktur, keberadaan ruko-ruko yang dibangun pemerintah untuk mendukung pelaku UMKM juga menjadi perhatian. Tujuan awal pembangunan ruko tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menghidupkan aktivitas perdagangan di kawasan terminal. Namun faktanya, masih banyak ruko yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaannya.
Ketua Komunitas Peduli Kepentingan Masyarakat Muara Enim (KPK-ME), Amat Nangwi Jangkuk, menyoroti kinerja Dinas Perhubungan terkait kondisi Terminal Bantingan yang dinilai semakin memprihatinkan.
"Kami mempertanyakan ada apa dengan pengelolaan Terminal Bantingan. Jalan rusak parah, genangan air di mana-mana, dan kawasan terminal terlihat kurang tertata. Ruko yang dibangun pemerintah untuk UMKM juga banyak yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Amat.
KPK-ME mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan terkait, Camat Lawang Kidul, Gubernur Sumatera Selatan, DPRD Kabupaten Muara Enim, DPRD Provinsi Sumatera Selatan hingga DPR RI untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi Terminal Bantingan yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Amat juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan terminal serta pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
"Kami meminta seluruh instansi terkait memberikan atensi serius. Jika ditemukan adanya oknum yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau memanfaatkan fasilitas publik untuk memperkaya diri sendiri, maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Fasilitas publik dibangun untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," ujar Amat.
Masyarakat berharap adanya langkah nyata berupa perbaikan jalan, penataan kawasan terminal, pengaktifan kembali ruko-ruko UMKM sesuai fungsinya, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset dan fasilitas publik agar Terminal Bantingan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
