Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sering dianggap sebagai akhir dari sebuah sengketa.
Namun dalam kenyataannya, kemenangan hukum belum tentu berujung pada pemulihan hak yang nyata.
Negara sejatinya telah menyediakan landasan hukum yang jelas. Pasal 195–224 HIR, RBg, serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang itu mengatur mekanisme pelaksanaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
Secara normatif, putusan yang telah inkrah wajib dilaksanakan.
Hak yang telah diakui oleh hakim seharusnya dapat dipulihkan melalui mekanisme eksekusi yang tersedia dalam sistem peradilan.
Namun praktik di lapangan sering menunjukkan realitas yang berbeda.
Tidak sedikit putusan yang telah inkrah bertahun-tahun tetapi belum mampu memberikan manfaat bagi pihak yang dimenangkan.
Perlawanan pihak tereksekusi, perpindahan atau perubahan status objek sengketa, hingga berbagai hambatan administratif kerap menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan eksekusi.
Di sisi lain, keberhasilan eksekusi juga sangat bergantung pada koordinasi antara pengadilan, juru sita, aparat keamanan, pemerintah setempat, dan para pihak yang terkait.
Akibatnya, kemenangan yang telah diputus hakim terkadang hanya menjadi kepastian hukum di atas lembar putusan, tanpa menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik yang sederhana namun mendasar.
Apakah keadilan telah benar-benar hadir ketika hak yang dimenangkan belum dapat dinikmati oleh pemiliknya?
Persoalan utama tampaknya bukan terletak pada kekosongan regulasi.
Aturan telah tersedia dan cukup lengkap untuk menjadi dasar pelaksanaan eksekusi putusan perdata.
Tantangan sesungguhnya berada pada efektivitas pelaksanaan, konsistensi penegakan hukum.
Serta kemampuan negara memastikan setiap putusan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Sebab pada akhirnya, keadilan tidak berhenti ketika palu hakim diketuk.
Keadilan baru benar-benar hidup ketika putusan dapat dilaksanakan dan hak warga negara dipulihkan secara nyata.
Menang di pengadilan adalah satu tahap penting.
Namun bagi pencari keadilan, kemenangan sejati baru terwujud ketika putusan tidak hanya dibaca, melainkan juga dilaksanakan. [Agus].
