• Jelajahi

    Copyright © Ops Jurnal
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Halaman

    Penyaluran Dana BUMDes Sindanglaya Diduga Tidak Jelas, Warga Pertanyakan Transparansi Pengelolaan

    Kamis, 23 Oktober 2025, Oktober 23, 2025 WIB Last Updated 2025-10-23T07:04:55Z
    masukkan script iklan disini





     Garut,OpsJurnal.Asia-


    Desa Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sedang menjadi sorotan karena masalah penyaluran dana BUMDes yang belum jelas.


    Dana ratusan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha desa belum terserap dengan baik, sehingga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. 

    Pernyataan perangkat desa yang mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang perkembangan BUMDes menunjukkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa, terutama antara kepala desa dan anggota perangkat desa lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pengelolaan BUMDes tidak transparan dan tidak melibatkan semua pihak yang terkait.


    "Kalau BUMDes yang sekarang, mungkin lebih baik tanya langsung ke Pak Kades," ujarnya.


    Transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.


    Kepala desa Sindanglaya, Agus Susanto,  menyebutkan bahwa penyertaan modal ke BUMDes sudah dilakukan dua kali, yaitu Rp 50 juta untuk pemasangan internet pada tahun 2023 dan kemudian ada lagi penyertaan modal lainnya yang tidak terlalu jelas detailnya.
     

    Beliau juga menyebutkan tentang penyertaan modal untuk ketahanan pangan di tahun 2025 sebesar sekitar Rp 200 juta, namun baru terserap Rp 60 juta untuk jual beli gabah.


    "Pertama di tahun 2023 sebesar Rp 50 juta untuk pemasangan internet. Untuk Padesnya, saya lupa lagi," cetusnya.


    Jadi, ada penyertaan modal untuk program ketahanan pangan (Ketapang) di tahun 2025 sebesar sekitar Rp 200 juta, yang merupakan bagian dari program wajib 20% dari dana desa. 



    Namun, baru Rp 60 juta yang terserap oleh BUMDes pada tahap pertama, sehingga masih ada sisa dana yang belum digunakan. Ini menunjukkan bahwa penyerapan dana untuk program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.




    "Jadi, untuk ketahanan pangan ini ya kurang lebih sekitar 200 juta. Namun, baru terserap oleh BUMDes tahap pertama, dari 200 juta baru Rp 60 juta," katanya.


    Agus menyebutkan bahwa BUMDes hanya memiliki satu bidang usaha, yaitu jual beli gabah, yang sesuai dengan program ketahanan pangan. Namun, ketika ditanya tentang keberadaan gudang gabah, Agus menjelaskan bahwa BUMDes membeli gabah basah dan langsung menjualnya kembali tanpa melakukan penampungan. Agus juga menyarankan untuk meminta penjelasan lebih detail kepada Irpan, ketua BUMDes.


    "Kalau untuk teknis, mungkin yang bisa lebih menjelaskan secara detail itu Irpan, ketua BUMDes-nya langsung," tandasnya.



    Ketua BUMDes, Irpan, namun yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Melalui sambungan telepon WhatsApp, Irpan menyatakan, "Maaf, Pak, saya lagi perjalanan ke Bandung. Nanti kalau saya sudah sampai, saya telepon balik." selasa (21-10-2025).


    Hingga berita ini diturunkan, ketua BUMDes Irpan dan ketua BPD belum memberikan tanggapan resmi.


    Sumber:jejakkriminal.net

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini